Berita Muarojambi

Banyak Temuan di Lapangan, DPRD Muarojambi Minta Dinas PUPR Perbaiki Kerusakan Pekerjaan Fisik

Seperti pada kegiatan fisik proyek pembangunan rabat beton di Lorong Langgar Tangkit dan pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Petaling Jaya.

Tribunjambi/Hasbi
Juru Bicara Fraksi PDIP DPRD Muarojambi, Baijuri 

TRIBUNJAMBI.COM, SENGETI - DPRD Muarojambi telah turun ke lapangan untuk melihat dan mengevaluasi secara langsung berbagai program yang telah dilaksanakan Pemkab Muarojambi kepada masyarakat.

Dalam evaluasi tersebut, ternyata banyak temuan di lapangan.

Dinas PUPR harus menindaklanjuti rekomendasi dewan menyikapi LKPJ Bupati Muarojambi tahun anggaran 2019.

Walau Dikritik, Erick Thohir Tetap Angkat Milenial Jadi Petinggi BUMN, Begini Alasannya

Ketua KPU RI dan Tiga Komisioner Diberi Sanksi Peringatan, Langgar Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Ketua KPU RI dan Tiga Komisioner Diberi Sanksi Peringatan, Langgar Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Juru Bicara Fraksi PDIP DPRD Muarojambi, Baijuri dalam penyampaiannya mengatakan, melalui kegiatan evaluasi tersebut, diketahui adanya kekurangan dan kelemahan pada berbagai program yang terealisasi di lapangan.

Temuan kekurangan maupun kelemahan tersebut mayoritas ditemukan pada kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR yang tersebar di lima dapil pemilihan di Kabupaten Muarojambi.

"Seperti pekerjaan pengaspalan jalan di Desa Mekar Sari kurang lebih 2 kilometer, aspalnya kini sudah pecah-pecah dan berlubang," ucapnya, Kamis (25/6/2020).

Selain temuan tersebut, Fraksi PDIP juga menemukan berbagai kekurangan lainnya.

Seperti pada kegiatan fisik proyek pembangunan rabat beton di Lorong Langgar Tangkit dan pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Petaling Jaya.

"Berbagai temuan tersebut sebenarnya sudah pernah direkomendasikan oleh kita dewan agar segera diperbaiki oleh Dinas PUPR Muarojambi, penyampaian rekomendasi itu saat melaksanakan evaluasi tahap awal pada Januari lalu," terangnya.

Rekomendasi yang telah disampaikan tidak di laksanakan oleh Dinas PUPR, bahkan terkesan tidak memiliki kemampuan untuk memerintahkan para rekanan untuk melaksankan perbaikan melalui dana pemeliharaan.

Jurmaji minta pihak PUPR segera merekomendasikan berbagai temuan tersebut segera ditindaklanjuti dan diperbaiki.

"Kita berharap Dinas PUPR tegas memberlakukan denda keterlambatan sesuai dengan aturan yang berlaku tentang pengadaan barang dan jasa," tutupnya.

Penulis: Hasbi Sabirin
Editor: Rian Aidilfi Afriandi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved