Breaking News:

Diindikasi Terima Bantuan Ganda, Ratusan Warga Tanjab Timur Batal Dapat Bantuan dari Kemensos

Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial RI untuk tahap II sudah berjalan. Tercatat sekitar 666 keluarga tidak lagi menerima bantuan.

ist
Rumah keluarga penerima bansos 

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA SABAK  - Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial RI untuk tahap II sudah berjalan. Tercatat sekitar 666 keluarga di Tanjab Timur tidak lagi menerima bantuan tersebut. 

Pasalnya warga penerima BST itu dianggap Pemerintah Pusat mendapat bantuan sosial (bansos) ganda, seperti bantuan PKH, BPNT, KKS dan lain-lain. Sehingga, ratusan penerima BST tersebut ditunda penyalurannya untuk tahap II.

"666 KK itu bukan dihapus, tapi ditunda penyalurannya sampai diverifikasi kembali," kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Tanjabtim, Ridwan, Rabu (17/6).

Dijelaskannya pula, terjadinya hal seperti ini dikarenakan nama penerima BST ada yang sama. Misalnya, dalam satu desa ada tiga nama yang sama, satu nama diantaranya merupakan penerima bantuan PKH atau sembako, sementara dua nama yang sama lainnya belum pernah mendapatkan bansos, sehingga dua nama ini terkena imbasnya.

Desa Tangguh Jadi Program di Tebo Hadapi Covid-19, Bupati dan Forkopimda Deklarasi

VIDEO Bocah SMP Tewas Diserang Ular Piton 7 Meter, Kepala Alfian Dililit hingga Leher

"Jadi memang dari 666 KK yang tidak dapat BST tahap II ini, karena ada beberapa penerima yang terindikasi mendapat bantuan ganda," jelasnya.

Namun, lanjut Ridwan, pihaknya telah menindaklanjuti cepat terkait hal itu. Saat ini Dinsos Tanjabtim sudah berkoordinasi dengan masing-masing kelurahan dan desa agar memverifikasi kembali 666 KK tersebut untuk mengetahui warga yang mana yang sama sekali belum mendapatkan bansos.

"Dari laporan yang kita terima dari masing-masing kelurahan dan desa, ada sebanyak 551 KK yang telah diverifikasi. Sedangkan 115 sisanya terindikasi kesamaan NIK, nomor KK dan ID DTKS," terangnya.

"Selanjutnya, pihaknya langsung menginput data data tersebut ke server Pemerintah Pusat, dan saat ini masih dalam proses," sambungnya.(usn)

Penulis: Abdullah Usman
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved