Adanya Rencana Pemakzulan Jokowi hingga Munculnya Ancaman Pembunuhan, Refly Harun: Suasana Horor

TRIBUNJAMBI.COM - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar angkat bicara soal kabar batalnya seminar bertajuk pemakzulan presiden di masa pandemi Virus Corona.  

Pada kesempatan yang sama, Pakar Hukum Tata Negara lainnya, yakni Refly Harun juga menangapi hal tersebut.  

Dilansir TribunWow.com, Zainal Arifin Mochtar menanggap pembatalan seminar tersebut menjadi wujud tak diizinkannya warga berbeda pendapat dengan pemerintah.

• Breaking News - 102 Daerah Zona Hijau Covid-19 dari Aceh- Papua, di Jambi Hanya Kabupaten Kerinci

• Detik-detik Polisi Dihadang dan Dipeluk Keluarga Pasien Covid-19 yang Kabur dari Tempat Isolasi

• Balasan Menohok Dirut TVRI Iman Brotoseno, Jawab Tudingan Roy Suryo Soal PKI

Hal itu disampaikan Zainal Arifin dalam kanal YouTube Refly Harun, Minggu (31/5/2020).

Pada kesempatan itu, sebelumnya Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun meminta pendapat Zainal soal kebebasan berpendapat di era sekarang.

Menurut Refly, pembicaraan soal kebebasan seharusnya bahkan sudah selesai diperdebatkan sejak era reformasi.

• Terungkap Alasan Istri Hotman Paris Tak Pernah Marah Lihat Suaminya Didekati Banyak Wanita Cantik

• Hotman Paris Pamer Dapat Hadiah Dari Tante Ernie Tante Pemersatu Bangsa, Sosok Ariel NOAH Disebut!

• Segera Cair! Ini Rincian Gaji ke 13 PNS dan Pensiunan Sesuai Dengan PP Nomor 35 Tahun 2019

Karena itu, Refly menganggap situasi yang kini terjadi begitu horor.

"Di republik ini Bung merasa enggak sesungguhnya kok sepertinya kita masih berkutat soal-soal yang sifatnya harusnya kita sudah selesai sejak reformasi," kata Refly.

"Yaitu kebebasan berserikat, berkumpul serta mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Bung merasa enggak sepertinya kok ada suasana horor dalam hal itu saat ini?"

Menanggapi pertanyaan Refly, Zainal lantas menyoroti kebijakan yang seolah melarang publik berbeda pendapat dengan pemerintah.

Menurut Zainal, kebebasan berpendapat seharusnya menjadi hak penuh publik.

"Saya mengatakan begini, jadi berbeda pendapat ini seakan-akan menjadi bid'ah, lalu kemudian orang penganjur bid'ah ini harus masuk neraka," ujar Zainal.

"Padahal menurut saya seharusnya kebabasan itu bagian penting sepanjang kemudian tidak ada pemaksaan dan lain sebagainya."

Lantas, Zainal menyinggung adanya pihak yang sengaja mencegah publik untuk berpendapat.

"Memang yang harus diperbincangkan ini siapa sih sebenarnya yang sangat anti-demokrasi?." ucap Zainal.

"Karena kan kalau kita kemudian merujuk ini pasti negara, ini pasti aparat, kan belum tentu juga."

Terkait hal itu, Zainal pun menyoroti Farid Gaban yang mengkritik Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki.

• Tiga Pasien Positif Covid-19 Telah Melahirkan di RSUD Raden Mattaher Jambi, Begini Kondisi Bayinya

• Kumpulan Ucapan Sambut Hari Lahir Pancasila, Cocok Dijadikan Status WhatsApp dan Facebok

Menurut Zainal, terdapat kejanggalan dalam kasus tersebut karena ada pihak yang melaporkan Farid Gaban ke kepolisian.

"Karena saya melihat ada gerakan yang tidak pas, seringkali misalnya Mas Farid Gaban mengkritik Teten," ucap Zainal.

"Yang itupun Teten enggak ada masalah, lalu ada orang yang melaporkan."

Menanggapi hal itu, Zainal mencurigai adanya pihak yang sengaja membuat citra negara buruk dengan melakukan sejumlah pengancaman.

"Jadi kita belum tentu mengatakan ini wajah negara, bisa jadi ada orang yang memang bertindak itu."

"Bisa jadi ada yang menunggangi itu, bahkan misalnya saya bilang bisa jadi loh ada yang mau menjelekkan negara dengan melakukan pengancaman," tandasnya.

Simak video berikut ini menit ke-25.37:

Ada Ancaman Pembunuhan

Pada kesempatan itu, sebelumnya Zainal Arifin Mochtar menyampaikan klarifikasi soal kabar pembatalan seminar yang bertemakan pemakzulan presiden karena wabah Virus Corona.

Dilansir TribunWow.com, Zainal Arifin menyebut pihak panitia dan pembicara mendapatkan teror hingga ancaman pembunuhan akibat topik yang diangkat dalam seminar itu.

Tak hanya itu, ia juga mengklarifikasi bahwa UGM sama sekali tak ada hubungannya terkait pembatalan seminar tersebut.

"Saya klarifikasi satu hal soal dibatalkan UGM itu, jadi UGM tidak membatalkan," ucap Zainal.

"Ceritanya itu adalah ketika ada teror lalu kemudian pembicara maupun penyelenggara anak-anak mahasiswa ini kemudian bertemu lalu menyepakati bahwa keadaan tidak kondusif."

Karena menaganggap teror tersebut berbahaya maka panitia membatalkan seminar pemakaran presiden itu.

Melanjutkan penjelasannya, Zainal lantas menyebut UGM tak memiliki peran apapun dalam pelaksanaan dan pembatalan seminar.

"Karena memang ada ancaman pembunuhan dan lain sebagainya," ucap Zainal.

"Lalu mereka menyatakan tidak dilaksanakan, jadi UGM sama sekali tidak membatalkan, tidak ada peran UGM di sana membatalkan."

Pasalnya, menurut Zainal seminar itu diselenggarakan oleh sekumpulan mahasiswa hukum tata negara UGM.

Tak hanya itu, Zainal juga menyebut perkumpulan mahasiswa itu tak secara langsung berada di bawah naungan UGM.

"Mereka sendiri para mahasiswa dan pembicaranya itu sepakat untuk tidak melanjutkan diskusi," ucap Zainal.

"Iya Constitutional Law Society, ini yang banyak orang miss di publik. Seakan-akan ini UGM, ini Fakultas Hukum, padahal enggak."

Lantas, Zainal mengatakan seminar tersebut diselenggarakan secara online.

Ia juga mengungkapkan seminar itu ingin diselenggarakan mahasiswa yang tak bisa berkegiatan di kampus karena wabah Virus Corona.

"Jadi ada namanya mahasiswa yang mengambil jurusan hukum tata negara, mereka menjuluki dirinya itu komunitas HT," kata Zainal.

"Namun belakangan mereka ubah namanya menjadi CLS itu, komunitas ini tidak ada di bawah UGM langsung."

"Mereka ya anggotanya anak-anak mahasiswa yang senang diskusi lalu tiba-tiba mereka setelah ujian enggak ngapa-ngapain lalu ngumpul mau bikin diskusi," tandasnya.

(TribunWow.com/Tami)

Tautan: https://wow.tribunnews.com/2020/05/31/seminar-pemakzulan-presiden-dibatalkan-refly-harun-soroti-kebebasan-berpendapat-ada-suasana-horor?page=all