Pilkada di Tengah Pandemi, KPU Akui Butuh Tambahan Dana

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi menilai pelaksanaan tahapan menggunakan protokol kesehatan akan menambah beban anggaran.

Pilkada di Tengah Pandemi, KPU Akui Butuh Tambahan Dana
net
28102012_KPU

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi menilai pelaksanaan tahapan menggunakan protokol kesehatan akan menambah beban anggaran. 

Pemerintah dan DPR RI beserta KPU telah menyepakati pelaksanaan Pilkada serentak dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Dikarenakan pelaksanaan tersebut masih berisiko terhadap penularan virus Corona, maka harus dilaksanakan sesuai protokol kesehatan. 

Apnizal komisioner KPU Provinsi Jambi ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa penerapan protokol kesehatan akan berdampak pada penyesuaian anggaran. 

SMPN 26 Kota Jambi Batal Dibangun Tahun Ini, Anggaran Difokuskan untuk Tangani Covid-19

Work From Home ASN Pemprov Jambi Diperpanjang Hingga 4 Juni 2020

Udang Ketak di Tanjab Timur Dijual Rp 60 Ribu Sekilo, Nelayan: Itu Harga Normal

"Bila tidak menggunakan protokol kesehatan maka rawan penularan. Bila menggunakan protokol maka harus ada penyesuaian anggaran kembali,"ucap Apnizal, Jumat (29/5/2020).

Penyesuaian anggaran yang dimaksud untuk digunakan membeli perlengkapan pelindung diri (APD) bagi panitia. Sebab penganggaran sebelumnya hal itu tidak dicantumkan. Sehingga harus ada penambahan anggaran untuk pembeliannya.

"Penyelenggara juga harus sehat. Tidak tertular dan tidak menularkan,"tegasnya.

Tidak itu saja, Apnizal juga menyatakan bila pada pelaksanaan tahapan nanti, seluruh panitia yang telah dipilih wajib mengikuti uji kesehatan. Terutama yang terkait dengan Covid-19

"Kita akan ikutkan pemeriksaan kesehatan seluruh penyelenggara. Agar kita bisa memastikan panitia dalam kondisi siap dan sehat,"ucapnya.

Lantas terkait pembebanan anggaran tersebut, Apnizal mengatakan akan menyampaikan ke KPU RI untuk dibantu melalui dana APBN. Sehingga tidak lagi membebani APBD Provinsi Jambi. 

"Rencananya penambahan anggaran melalui APBN,"katanya. 

Sampai saat ini dirinya belum bisa memastikan berapa biaya tambahan yang dibutuhkan untuk melengkapi kesehatan penyelenggara. Sebab masih akan mempertimbangkan petunjuk teknis yang akan dibuat KPU. Setelah disesuaikan dengan itu, baru bisa dihitung biaya tambahan yang dibutuhkan. (Hendri Dunan Naris)
 

--

Penulis: dunan
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved