Siap Jalankan Tahapan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19, KPU Sebut Butuh Penambahan Anggaran
Komisi Pemilihan Umum (KPU) siap melaksanakan tahapan Pilkada yang akan dimulai pada Juni 2020 mendatang.
lihat foto
TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) siap melaksanakan tahapan Pilkada yang akan dimulai pada Juni 2020 mendatang.
Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, Pilkada di tengah pandemi Covid-19, akan membutuhkan anggaran tambahan karena adanya kebutuhan baru.
Arief mencontohkan soal penyediaan masker, disinfektan, hand sanitizer serta perluasan bilik suara.
"Penambahan bilik suara termasuk memperluas TPS menjadi 10x11 atau 8x13 dari semula 8x10, konsekuensinya akan terjadi penambahan anggaran logistik," jelas Arief, dalam rapat kerja dengan Komisi II secara virtual, Rabu (27/5/2020).
• Jokowi Teken Perppu Pilkada Digelar Desember 2020, Mantan Komisioner KPU Ini Malah Minta Ditunda
• Tahapan Pilkada Serentak Dilanjutkan 6 Juni 2020, Ini Kata KPU Provinsi Jambi
Menurut Arief, diperlukan kepastian penambahan anggaran, untuk memastikan Pilkada 2020 berjalan sesuai protokol kesehatan Covid-19 yang diamanatkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
Sebab, kata dia, berdasarkan informasi KPU provinsi, kabupaten dan kota, pemerintah daerah tidak mungkin lagi memberikan penambahan anggaran untuk pelaksanaan tahapan Pilkada 2020.
"Kesiapan KPU provinsi, penambahan anggaran dari Pemda tidak memungkinkan lagi. Hampir semuanya mengatakan sulit untuk minta penambahan anggaran Pemda," ujarnya.
• Update Kasus Covid-19 di Jambi 27 Mei 2020, Jumlah ODP dan PDP Berkurang
• Polda Jambi Gagalkan Penyelundupan Rp6,9 Miliar Benih Lobster dari Lampung, Akan Dikirim ke Malaysia
Lebih lanjut, Arief mengatakan, anggaran pelaksanaan Pilkada bersumber dari APBD yang disetujui dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang mencapai Rp 10 triliun.
Namun, yang ditransfer ke rekening KPU masih sekitar Rp 4,171 triliun.
"Semua total anggaran yang berdasaarkan NPHD mencapai Rp 10 triliun. Dari Rp 10 triliun, Rp 4,171 triliun sudah ditransfer ke rekening kami. Kemudian, yang belum tertransfer Rp 5,58 triliun," tutur Arief.
"Nah, anggaran KPU RI pusat di 2020 kami mendapatkan pemotongan Rp 297,53 miliar, KPU pusat tidak dapat membiayai kegiatan dukungan tahapan Pilkada serentak," bebernya.
Sumber : Kompas.com
