Makin Panas, China Sebut Amerika Serikat Peras Hongkong lewat Undang-undang HAM dan Demokrasi

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo dinilai "memeras" Pemerintah Hong Kong dengan Undang-undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong

SCMP
Ilustrasi. Pangkalan militer Laut China Selatan. China kini menyebut AS telah memeras Hongkong 

TRIBUNJAMBI.COM - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo dinilai telah "memeras" Pemerintah Hongkong dengan Undang-undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hongkong.

Dan, melansir Reuters, Beijing menyatakan pada Kamis (21/5/2020), tindakan Washington baru-baru ini merupakan campur tangan terang-terangan terhadap urusan dalam negeri China.

Tapi, juru bicara Kantor Komisi Luar Negeri untuk Hongkong Kementerian Luar Negeri China menegaskan, tindakan Pompeo tidak bisa menakuti rakyat China, serta Beijing akan menjaga kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunannya.

Seolah Sengaja Bikin China Murka, Amerika Jual Torpedo Senilai US$ 180 Juta ke Taiwan

China Kembali Dikecam, Donald Trump Sebut Beijing Lakukan Pembunuhan Massal di Seluruh Dunia

Sebelumnya, Pompeo mengatakan pada Rabu (20/5), perlakuan terhadap aktivis pro-demokrasi Hongkong baru-baru ini membuat AS lebih sulit untuk menilai wilayah tersebut tetap sangat otonom dari China, suatu persyaratan untuk perlakuan khusus di bawah hukum Amerika.

Pompeo menyatakan, penilaian Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, yang mendapat mandat dari Kongres, mengenai apakah bekas jajahan Inggris itu memiliki tingkat otonomi masih tertunda. 

"Kami mengamati dengan cermat apa yang terjadi di sana," katanya dalam konferensi pers seperti dikutip Reuters.

Tegas Taiwan Tolak Kebijakan Satu Negara Dua Sistem, China : Reunifikasi Tetap Harga Mati

Di Tengah Pandemi Corona, Menteri Agama Fachrul Razi Minta Masyarakat Tak Terima Tamu Saat Lebaran

Menurut Pompeo, anggota Parlemen Hongkong yang pro-demokrasi telah "dianiaya" minggu ini, ketika mencoba untuk menghentikan apa yang ia cirikan sebagai ketidakberesan prosedural oleh para legislator pro-Beijing.

“Aktivis terkemuka Hongkong seperti Martin Lee dan Jimmy Lai diseret ke pengadilan. Tindakan seperti ini membuat lebih sulit untuk menilai bahwa Hongkong tetap sangat otonom dari China," ujarnya.

Pada 6 Mei lalu, Pompeo mengumumkan, ia menunda laporan yang menilai apakah Hongkong cukup otonom untuk menjamin perlakuan ekonomi khusus yang telah membantunya tetap menjadi pusat keuangan dunia.

Dia mengatakan, penundaan penilaian tersebut untuk mempertanggungjawabkan tindakan apa pun yang mungkin Beijing pertimbangkan  menjelang Kongres Rakyat Nasional China pada Jumat (22/5) besok.

Sumber : Kontan.co.id

Editor: budi
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved