Ratna Dewi Pettalolo Minta Mendagri Terbitkan Larangan Politisasi Bansos

Sikap tegas komisioner Bawaslu RI agar pihak Mendagri menerapkan Ketentuan Pasal 76 UU Nomor 9 Tahun 2015. Selain itu juga mendorong agar Gubernur...

Ratna Dewi Pettalolo, anggota Bawaslu. (bawaslu.go.id) 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Dr Ratna Dewi Pettalolo Anggota Bawaslu RI meminta Mendagri agar mendorong gubernur se-Indonesia menerbitkan larangan politisasi bantuan sosial.

Sikap tegas komisioner Bawaslu RI agar pihak Mendagri menerapkan Ketentuan Pasal 76 UU Nomor 9 Tahun 2015. Selain itu juga mendorong agar Gubernur se-Indonesia menerbitkan larangan politisasi bantuan sosial.

Apa yang disampaikan oleh Ratna Dewi Pettalolo, Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu RI ini disampaikan dalam diskusi daring yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jambi.

Inilah Sosok Kembaran Olivia Jensen yang Jarang Tersorot Media, Punya Wajah Serupa Tapi Beda Nasib

Wein Arifin: Pemberian Bansos Bisa Jadi Modus Kepala Daerah yang Ikut Pilkada

Kericuhan Razia PETI Sepenuhnya Ditangani Polres Muaro Bungo, Kabid Humas: Belum Ada Tersangka

"Jadi ada beberapa solusi yang bisa dilakukan adalah pertama adalah meminta ketegasan Mendagri untuk menerapkan Ketentuan Pasal 76 UU Nomor 9 Tahun 2015; kedua mendorong percepatan penerbitan PKPU Tahapan pasca terbitnya Perppu Nomor 2 Tahun 2020; ketiga adalah meminta kepada Gubernur Se-Indonesia untuk mengeluarkan Surat Edaran tentang larangan politisasi Bansos; dan meminta kepada KPK untuk melakukan pengawasan terhadap Bansos; dan melakukan Pendidikan Politik kepada Pemilih,” ujar Ratna Dewi Pettalolo, Selasa (12/5/2020).

Diskusi tersebut mengambil tema Politisasi Bantuan Sosial Covid-19. Dan pihak yang ikut dalam diskusi tersebut antara lain, Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah Direktur Netgrit, Dr Helmi Dekan Fakultas Hukum Unja, Dr Khairul Fahmi Pusako Unand, dan HM Subhan, S Ag MH Ketua KPU Provinsi Jambi, yang dipandu oleh Moderator Wein Arifin S IP M IP Anggota Bawaslu Provinsi Jambi.

Dalam pengantar diskusinya Anggota Bawaslu Provinsi Jambi, Wein Arifin mengatakan, perkembangan pandemi Covid-19 berakibat tertundanya tahapan Pemilihan tahun 2020, dengan terbitnya Perppu Nomor 2 Tahun 2020, sebagai dampak dari wabah virus korona, yang memakan korban jiwa.

“Kondisi ini menimbulkan dampak dari situasi pandemi ini, salah satunya adalah begitu banyak bantuan sosial yang diberikan keseluruh lapisan masyarakat, yang pemberiannya bisa dianulir menjadi modus bagi Kepala Daerah (petahana) untuk melakukan tindakan yang menguntungkan bagi pasangan calon lain, sebagaimana dalam Pasal 71 (3) UU Nomor 10 Tahun 2016,” ujar Wein Arifin.

Dalam diskusi tersebut, komisioner Bawaslu RI ini juga menyikapi pandemi di tengah tahun politik ini. Bawaslu saat ini mengeluarkan surat imbauan terkait pencegahan politisasi dari dana Bantuan Sosial, serta memberikan beberapa solusi kepada pemerintah, sebagai upaya pencegahan, sebagaimana menjadi tugas dan tanggung jawab Bawaslu. (Hendri Dunan Naris)

Penulis: dunan
Editor: Rian Aidilfi Afriandi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved