Dewan Minta Lakukan Pendataan Ulang untuk Penempatan Tenaga Pengajar

Untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Batanghari, Pemerintah Kabupaten Batanghari diminta untuk kembali melakukan

Tribunjambi/Nurlailis
Ilustrasi guru sedang mengajar. 

TRIBUNJAMBI.COM, BATANGHARI - Untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Batanghari, Pemerintah Kabupaten Batanghari diminta untuk kembali melakukan pendataan ulang penempatan tenaga pengajar di Batanghari. 

Sehingga penyebaran guru merata, berkeadilan dan tidak menumpuk pada daerah tertentu. "Seperti yang saya sampaikan waktu sidang paripurna beberapa waktu lalu. Sesuai hasil konsultasi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan keberadaan guru di Kabupaten Batanghari dinilai cukup," ujar Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batanghari, Fatoni, Minggu (10/5).

Dalam rekomendasi DPRD itu, kata Fatoni, Pemkab juga diminta untuk melakukan pengawasan kegiatan dan aktivitas pusat kegiatan belajar mengajar (PKBM).

"Karena disinyalir ada oknum lembaga yang dinilai melakukan penyalahgunaan kewenangan," katanya.

Selain itu, lanjutnya, Pemkab diminta memberikan insentif kepada tenaga pengajar jenjang PAUD/TK di kabupaten Batanghari. "Sebagai contoh tenaga pengajar di TK Pelita Hati Di desa Olak Jong, Kecamatan Batin XXIV sejak berdiri tiga tahun yang lalu belum menerima insentif," ujar Fatoni lagi.

Fatoni juga menyampaikan, dalam upaya mengembalikan roh Kabupaten Batanghari sebagai kota pelajar, yang mampu berdaya saing, diminta Pemkab mendukung pengembangan penyelenggaraan pendidikan baik secara moral maupun dukungan anggaran.

"Jangan sampai nasib Akademi Keperawatan (AKPER) Muarabulian yang stagnan," pungkasnya.

Penulis: Muuhammad Ferry Fadly
Editor: fifi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved