Advertorial

Hati-hati Pungli Dana Bansos Covid 19, Satgas Saber Pungli Jambi Sudah Awasi Modusnya

Kepala Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UUP) Kombes Pol Drs. Hari Nartanto, secara resmi membuka rapat internal dalam mengawasi penyaluran bansos...

Istimewa
Kepala Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UUP) sekaligus Irwasda Polda Jambi, Kombes Pol Drs. Hari Nartanto, secara resmi membuka rapat internal dalam mengawasi penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) selama pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Kepala Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UUP) sekaligus Irwasda Polda Jambi, Kombes Pol Drs. Hari Nartanto, secara resmi membuka rapat internal dalam mengawasi penyaluran bantuan sosial (bansos) selama pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).

Rapat tersebut dihadiri Pokja Intelijen, Pokja Pencegahan, Pokja Penindakan, Pokja Yustisi, Kelompok Ahli dan Sekretariat, berlangsung di Gedung Balai Bhayangkara Siginjai Polda Jambi Rabu (6/5/2020).

Dalam arahan dan instruksi Menkopolhukam RI, Mohammad Mahfud MD, yang memberikan perintah kepada Satgas Saber Pungli untuk melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 yang perlu diantisipasi.

Yaitu, Program Keluarga Harapan (PKH). Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Program Pra Kerja. Hal ini sangat penting untuk dilakukan pengawasan dikarenakan kemungkinan adanya peluang pemanfaatan terjadinya pungli pada ketiga program ini sangat besar sekali dengan memanfaatkan situasi untuk meraup keuntungan pribadi atau kelompok-kelompok tertentu.

Sebelum menuju sasaran dalam melakukan pengawasan, ada baiknya rekan-rekan perlu memahami mekanisme kerja ke-3 program tersebut terlebih dahulu. Dalam penyaluran ini bisa terjadi permasalahan diantaranya data penerima tidak update dan bantuan tidak tepat sasaran, serta tumpang tindih bantuan, pungli dan KKN

Pokja Penindakan Ditkrimsus Polda Jambi, AKBP Ade Dirman, SH, mengatakan bahwa penindakan telah melakukan pantauan terkait penerimaan bansos selama pandemi Covid-19, selama ini belum ditemukan adanya pelanggaran.

Sedangkan Pokja Pencegahan Dibimas Polda Jambi, AKBP Senopsa Sihotang, menambahkan siap melaksanakan sosialisasi terkait penyaluran bansos selama pandemi Covid-19, serta meningkatkan peran BKTM dalam melaksanakan tugasnya dalam mendukung tugas penyaluran bansos.

Selanjutnya Kelompok Ahli dari Universitar Jambi, Doktor Hartati, mengatakan dengan adanya wabah Covid -19 adalah bencana yang tidak disangka-sangka, sehingga pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan dengan tujuan untuk menanggulangi wabah tersebut.

"Baik dari sisi kesehatan maupun dampak sosial, tentunya peraturan-peraturan ini ada pasal-pasal/poin yang bisa menimbulkan penafsiran yang berbeda dan bisa dijadikan tameng atau dasar bagi para pelaku kejahatan, seperti adanya pasal yang menjelaskan adanya tidak bisa diproses hukum (Perpu Nomor 1 tahun 2020)," terangnya.

Pokja Yustisi Kasi Kamneg Tibum Kejati Jambi, Filpan Fajar Darmawan, SH, MH, menegaskan bahwa anggaran telah ada di masing-masing kabupaten, tetapi belum bisa dicairkan agar hal tersebut bisa dilihat apakah itu melanggar hukum apa tidak.

Halaman
12
Editor: duanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved