Surat Dakwaan Diubah Jaksa, Penasehat Hukum Terdakwa Tak Terima dan Ajukan Eksepsi

Eksepsi disampaikan tim penasehat hukum terdakwa atas dakwaan kejaksaan negeri Sugai Penuh pada persidangan Kamis (23/04/2020) kemarin.

Tribunjambi.com/Dedy Nurdin
Penasehat hukum Asril, terdakwa korupsi dana bencana alam BPBD Kabupaten Kerinci Sampaikan Eksepsi di Pengadilan Tipikor Jambi, Kamis (23/04/2020) 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Tim penasehat hukum terdakwa Asril kasus dugaan korupsi dana bencana alam Kerinci Tahun Anggaran 2017-2019 ajukan eksepsi ke majelis hakim pengadilan tipikor Jambi.

Eksepsi disampaikan tim penasehat hukum terdakwa atas dakwaan kejaksaan negeri Sugai Penuh pada persidangan Kamis (23/04/2020) kemarin.

Penasehat hukum terdakwa Muhammad Randhy Matadinata mengatakan pihaknya menemukan fakta bahwa jaksa penuntut telah merubah surat dakwaan untuk penyempurnaan saat persidangan sudah dibuka untuk umum.

Sejarah Singkat Keris Siginjai, Besinya Berasal dari 9 Jenis Besi dan Berasal dari 9 Negeri

Jalankan Ibadah Puasa tapi Tidak Sholat, Bagaimana Hukumnya, Apakah Sah Puasanya? Ini Penjelasannya

Menurut Randhy penuntut umum hanya dapat melakukan pengubahan untuk penyempurnaan surat dakwaan dalam dua waktu.

Pertama, sebelum pengadilan menetapkan hari sidang. Yang pengubahan bertujuan untuk penyempurnaan surat dakwaan dapat dilakukan beberapa kali. Kedua, hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.

“Untuk itu, dengan adanya fakta hukum dua kali perubahan dengan tujuan untuk penyempurnaan yang dilakukan jaksa penuntut umum adalah suatu perbuatan hukum yang di dalammnya terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam memuat suatu surat dakwaan. Sehingga patut dan wajar menurut hukum, surat dakwaan tidak dapat diterima,” ungkap Randhy.

Dituntut 1,5 Tahun, Lurah Tanjung Terdakwa Korupsi Dana Bansos Minta Keriganan Hukuman

Istri Eko Menangis Histeris di Mapolsek Kotabaru, Tak Tahu Kalau Suaminya Ditangkap Kasus Jambret

Ia mengatakan ada dua kali perubahan pada surat dakwaan No Reg Perk: PDS-02/N.5.13/Ft.1/SPNUH/2/2020, nyata sudah terjadi.

“Perubahan tersebut, dalam penyempurnaan sama-sama pada tanggal 20 April 2020 yang lalu, yakni pada halaman 3 dan halaman 9 surat dakwaan. penyempurnaan dakwan itu sangat bertentangan dengan KUHAP pasal 144,” katanya.

Eksepsi tersebut disampaikan Randhy dan penasehat hukum lainnya dihadapan majelis hakim yang diketuai Yandri Roni. Atas pelanggaran itu, penasehat hukum terdakwa pun meminta agar majelis hakim menjatuhkan putusan sela.

VIDEO : BREAKING NEWS Drastis Tambah 11 Positif Corona di Jambi, Total 32 Positif Sembuh 1 Orang

Munculnya Penampakan Kim Jong Un di Tengah Isu Dirinya Meninggal Dunia, Ini yang Dilakukannya

"Dengan amar putusan mengabulkan seluruh eksepsi penasehat hukum. menyatakan surat dakwaan JPU Kejaksaan Negeri Sungaipenuh tidak memenuhi syarat materil dakwaan dan batal demi hukum," katanya.

Terkait hal ini, ketua majelis hakim pun memberi waktu kepada jaksa penuntut untuk menyampaikan tanggapan atas eksepsi yang diajukan terdakwa.

"Tanggapan eksepsi akan disampaikan pada 27 Aprli 2020," kata majelis hakim.

Pada persidangan sebelumnya Asril menjalani sidang dakwaan kasus dugaa korupsi kasus dugaan korupsi penyalah unaan anggaran bencana alam pada BPBD Kabupaten Kerinci tahun 2017-2019.

Asril merupakan PPK, ia menjalani dakwaan bersama terdakwa lainnya yakni Saiful Efrizal anggota DPRD Kabupaten Kerinci tahun 2019-2024 dan Wardodi Aria Putra selaku pelaksana pekerjaan.

Korupsi proyek jalan Pungut Mudik – Sungai Kuning dengan pagu sebesar Rp 5 miliar ini, telah merugikan negara mencapai Rp.473 juta, berdasarkan penghitungan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jambi. (Tribunjambi.com/Dedy Nurdin)

Penulis: Dedy Nurdin
Editor: budi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved