KPU Provinsi Jambi Pinta Kepastian Sumber Dana Pilkada 2020

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - M Subhan, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi tunggu kepastian sumber dana Pilkada susulan sebelum menyerahkan dana hibah Pilkada.

Munculnya wacana pengalihan dana pelaksanaan tahapan Pilkada untuk penanganan virus corona di Jambi masih menjadi pertanyaan pihak KPU.

Maka dari itu mereka baru akan menyerahkan dana tersebut bila memang sudah memiliki dasar hukum yang jelas.

• Jepang Kondisi Darurat Selama Sebulan

• Pasar Beduk, Bazar, dan Pasar Tumpah di Kabupaten Bungo Ditiadakan

• Grab Perkuat Langkah untuk Memerangi Covid-19 di Jambi Melalui Gerakan #KitaVSCorona

"Dana hibah pertama masih ada sama KPU. Baru 5 persen yang digunakan. Tetapi belum akan kami serahkan sebelum ada payung hukumnya," ucap M Subhan, Selasa (7/4/2020).

Ketua KPU Provinsi Jambi ini mengatakan bila memang disepakati penundaan tahapan Pilkada maka harus ada Perpu yang diterbitkan.

Demikian juga untuk pengalihan anggaran tahapan Pilkada juga membutuhkan peraturan terbaru.

"Aturan terkait dana hibah pelaksanaan Pilkada diatur dalam Permendagri nomor 44. Dan bila dana tersebut harus dikembalikan maka harus ada payung hukumnya," ujar Ketua KPU.

Disisi lain pihak KPU juga masih mempertimbangkan untuk meminta kepastian. Terutama, terkait dana hibah yang akan digunakan untuk pelaksanaan tahapan Pilkada susulan. Bila belum ada kepastian, maka pihak KPU juga akan mencari pertimbangan lainnya.

"Kami masih menunggu kepastian dana yang akan digunakan untuk pelaksanaan tahapan Pilkada susulan jika memang diterbitkan Perpu terkait penundaan pelaksanaan Pilkada oleh pemerintah," ucap M Subhan.

Kepastian dana untuk tahapan pilkada susulan masih dalam bentuk wacana. Dimana ada yang mewacanakan agar ditanggung APBN atau APBD.