Sempat Ditunda, Tiga Terdakwa Kasus Suap Ketok Palu Akan Jalani Sidang Vonis Besok

Humas Pengadilan Negeri Jambi, Yandri Roni mengatakan untuk sidang dengan agenda pembacaan putusan pada terdakwa Sufardi Nurzain, Elhelwi...

Tribunjambi/Dedy Nurdin
Tiga terdakwa kasus suap ketok palu pengesahan RAPBD tahun 2017-2018 menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor Jambi, Kamis (27/2/2020). 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Tiga terdakwa kasus suap ketok palu pengesahan RAPBD tahun 2017-2018 akan kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jambi pada Senin (6/4/2020).

Sidang dengan agenda pembacaan pitusan pada terdakwa Sufardi Nurzain, Elhelwi dan Gusrizal ini sempat ditunda selama tiga minggu. Sebelum kembali dijadwalkan persidangannya, Senin besok.

Humas Pengadilan Negeri Jambi, Yandri Roni mengatakan untuk sidang dengan agenda pembacaan putusan pada terdakwa Sufardi Nurzain, Elhelwi dan Husrizal sudah dijadwalkan pada Senin besok.

Imbas Covid-19, 749 Karyawan di Kota Jambi Dirumahkan, Terbanyak dari Hotel dan Mal

Di Tengah Pandemi Virus Corona, Harga TBS di Provinsi Jambi Kembali Naik

Masa Darurat Corona, Bantuan Sembako Masyarakat di Provinsi Jambi Ditambah

Namun persidangan akan sedikit berbeda. Dimana ketiga terdakwa tidak akan dihadirkan di ruang peraidangan seperti sebelumnya.

Persidangan akan dilaksanakan secara daring, sehingga ketiga terdakwa tetap bisa mengikuti persidangan dari Lapas Klas IIA Jambi. Sementara jaksa KPK juga akan mengikuti persidangan dari luar Jambi.

"Ya jadwalnya hari Senin tanggal 6 besok," ujar Yandri Roni, selaku Humas PN Jambi dikonfirmasi Minggu (5/4/2020).

Rencana persidangan yang akan digelar pada Senin besok juga dibenarkan penasehat hukum terdakwa Elhelwi.

"Ya, sudah diberitahukan bahwa sidangnya besok," kata Helmi.

Dipersidangan sebelumnya jaksa KPK menuntut agar majelis hakim menjatuhi pidana terhadap masing-masing terdakwa selama lima tahun penjara serta denda Rp 50 juta.

Namun pada persidangan dengan agenda pembelaan, jaksa KPK melalui ketua tim yang bersidang Feby Dwiandos Fendy menyampaikan klarifikasinya mengenai adanya kekeliruan tuntutan denda yang kemudian diubah dari Rp 50 juta menjadi Rp 200 juta.

Jaksa lembaga anti rasua itu berpendapat bahwa masing-masing terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan pada pasal 12 huruf a jo pasal 18 UU no 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaima diubah dengan UU no 20 tahun 2021, jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Ketiga terdakwa juga dituntut pidana uang pengganti dengan jumlah masing-masing terdakwa berbeda nilainya. Terdakwa Supardi sebesar Rp 105 juta, Elhelwi Rp 50 juta, Gusrizal dan sebesar Rp 55 juta.

Jaksa KPK juga menuntut agar Majelis Hakim mencabut hak politik ketiga terdakwa untuk tidak dipilih kembali dalam jabatan publik selama lima tahun. Terhitung setelah menjalani masa hukuman pokok. (Dedy Nurdin)

Penulis: Dedy Nurdin
Editor: Rian Aidilfi Afriandi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved