Syarat Pembatasan Sosial Skala Besar hingga Paket Kebijakan di Tengah Pandemi Covid-19, Cukupkah?

Presiden Joko Widodo mengizinkan pemerintah daerah (pemda) untuk melakukan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) guna mencegah penyebaran virus corona

Instagram @sekretariat.kabinet
Presiden Joko Widodo mengikuti KTT Luar Biasa G20 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Kamis 26 Maret 2020. KTT tersebut membahas upaya negara-negara anggota G20 dalam penanganan COVID-19. 

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengizinkan pemerintah daerah (pemda) untuk melakukan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) guna mencegah penyebaran virus corona yang menyebabkan penyakit Covid-19.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB yang diteken Jokowi pada Selasa (31/3/2020) kemarin.

“Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19,” demikian bunyi pasal 1 PP tersebut.

Pasal 2 menyatakan, PSBB bisa dilakukan pemerintah daerah dengan persetujuan Menteri Kesehatan.

Presiden Jokowi
Presiden Jokowi (Instagram @sekretariat.kabinet)

Disebutkan juga bahwa PSBB harus dilakukan berdasarkan pertimbangan epidemologis, besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

Dalam pasal 3 diatur juga bahwa PSBB harus memenuhi sejumlah kriteria, di antaranya jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan, dan terdapat kaitan epidemologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Sementara pada Pasal 4 disebutkan PSBB paling sedikit meliputi tindakan berupa peliburan sekolah dan tempat kerja; pembatasan kegiatan keagamaan; serta pembatasan kegiatan di tempat umum.

Namun, kebijakan meliburkan sekolah dan tempat kerja serta pembatasan kegiatan keahamaan harus mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas dan ibadah penduduk.

Sementara pembatasan kegiatan di tempat umum harus memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.

Selanjutnya dalam pasal 6 diatur prosedur pengajuan PSBB ke menteri.

Halaman
1234
Penulis: suci
Editor: suci
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved