Virus Corona

7 Arahan Jokowi Terbaru Percepatan Penanganan Covid-19, dari Penetapan Status hingga Dapur Umum

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Korona (Covid-19), Doni Monardo yang juga Kepala Badan Nasional

Tribunjambi/Zulkifli
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI Letanan Jendral TNI Doni Monardo. 

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Korona (Covid-19), Doni Monardo yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan keterangan pers terkait hasil Rapat Terbatas (ratas) yang dilaksanakan melalui kapur U,onferensi video, Senin (30/3) kemarin.

Dilansir dari laman Setkab, berikut beberapa poin yang disampaikan Doni Monardo berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai berikut:

1.  Pemerintah akan memperhitungkan dengan teliti, penuh kehati-hatian tentang penetapan status sehingga kesimpulan yang telah diambil oleh Presiden, yaitu formatnya adalah pembatasan sosial skala besar dengan mengacu kepada tiga dasar, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Bencana, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, dalam hal ini adalah darurat sipil.

Orang Dekat Jokowi Ini Sebut Darurat Sipil Opsi Terakhir Tangani Corona: Jangan seperti di India

“Kemudian dapat dipastikan bahwa pemerintah, dalam hal ini negara, tidak mengikuti apa yang telah dilakukan oleh sejumlah negara yang ternyata juga tidak efektif dalam mengambil kebijakan dan justru menimbulkan dampak yang baru,” ujar Doni.

Dalam konsep penanganan bencana, lanjut Doni, penyelesaian bencana tidak dibenarkan menimbulkan masalah baru atau bencana baru.

“Oleh karenanya, keseimbangan-keseimbangan ini akan senantiasa menjadi perhitungan dan tentunya juga dengan melibatkan sejumlah pakar di bidang hukum, selanjutnya nanti akan diterbitkan Perppu dalam waktu dekat ini,” imbuh Doni.

Disertai Demam Berdarah, Bocah 11 Tahun Positif Virus Corona Meninggal Dunia di Pamekasan Madura

2.  Presiden telah memberikan instruksi lebih tajam tentang segera melakukan realokasi dan refocusing APBD dan juga APBN untuk prioritas kepada masyarakat yang terdampak dari bencana Covid-19 ini.

3.  Menyangkut keterbatasan fasilitas yang ada, terutama untuk alat mengetes kesehatan yang untuk mendeteksi orang-orang yang positif atau negatif, maka Presiden telah memberikan arahan, dibenarkan oleh swasta untuk menyelenggarakan tes PCR di bawah koordinasi Kementerian BUMN.

“Sehingga nanti Bapak Menteri BUMN akan mengatur lebih lanjut swasta mana saja yang diberikan kesempatan untuk terlibat dan berpartisipasi dalam tes PCR ini,” imbuh Doni.

Mengingat keterbatasan dari laboratorium dan lembaga penelitian yang ada di daerah, Doni menyampaikan solusi yang bisa dipercepat adalah melibatkan swasta secara maksimal tentunya dengan SOP dan standar kesehatan yang telah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.

Tangis Anies Baswedan Pecah Saat Baca Angka Korban Meninggal Akibat Virus Corona: Lebih Tinggi Lagi

Halaman
123
Editor: fifi
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved