Di Tengah Wabah Virus Corona, Pemerintah Sepakat Tunda Pelaksanaan Pilkades Serentak

Pemilihan Kepala Desa atau Pilkades serentak ternyata terkena imbas wabah virus corona

Di Tengah Wabah Virus Corona, Pemerintah Sepakat Tunda Pelaksanaan Pilkades Serentak
kompas.com
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian saat pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju dan kepala badan setingkat menteri.(KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO) 

TRIBUNJAMBI.COM - Pemilihan Kepala Desa atau Pilkades serentak ternyata terkena imbas wabah virus corona.

Pemerintah sepakat menunda pelaksanaan Pilkades di tengah kekhawatiran wabah virus corona.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan surat Saran Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Surat bernomor 141/2577/SJ itu ditujukan kepada Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.

"Surat dikeluarkan dalam rangka menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Republik Indonesia tanggal 15 Maret 2020 terkait penanganan Coronavirus Disease (Covid-19)," kata Tito dalam siaran tertulisnya, Rabu (25/3/2020).

 

Dalam surat tersebut disampaikan bahwa Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 31 ayat (2) mengatur bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, untuk menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat mengikuti rapat kerja dengan Komite I DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019). Rapat tersebut membahas isu-isu terkait otonomi daerah, pemerintah daerah serta hubungan pusat dan daerah.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat mengikuti rapat kerja dengan Komite I DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019). Rapat tersebut membahas isu-isu terkait otonomi daerah, pemerintah daerah serta hubungan pusat dan daerah. (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Yang artinya pelaksanaan pemilihan kepala Desa serentak menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

"Lalu yang kedua, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa pada Pasal 4 ayat (3) mengatur," kata Tito.

"Bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu pemilihan kepala Desa secara bergelombang diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota. Sehingga terkait penetapan waktu pelaksanaan maupun penundaan adalah menjadi kewenangan Bupati/Walikota," lanjut Tito.

Halaman
1234
Editor: heri prihartono
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved