BKKBN Provinsi Jambi Terima Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Batanghari

BKKBN Provinsi Jambi Terima Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Batanghari

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - BKKBN Provinsi Jambi, menerima kunjungan kerja (Kunker) Komisi I DPRD Kabupaten Batanghari, Selasa,(10/3/2020).

Dalam kunker tersebut disambut Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi, Mukhtar Bakti,SH.,MA beserta jajarannya.

Pada pertemuan itu Kepala BKKBN Provinsi Jambi menjelaskan kebijakan dan trategis BKKBN tahun 2020-2024, salah satunya mensosialisasikan logo baru dan pentingnya sinergitas semua pihak dalam mensukseskan program kependudukan dari pusat dan daerah.

”Kita masih membutuihkan dukungan pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana operasional bagi tenaga akseptor KB, keterpaduan program lintas sektor akan cepat menyelesaikan program kependududkan,” ujar Mukhtar Bakti.

Hadir pada kunjungan ini, Ketua Komisi I DPRD Batanghari Patoni, SE, wakil ketua Adison, anggota komisi I Aminah, Mardiana, Tarmizi dan Suip.

Kehadiran Komisi I DPRD Batanghari ini untuk mengetahui perkembangan kependudukan di Provinsi Jambi khususnya di Kabupaten Batanghari.

Kabupaten Batanghari masih butuh perhatian pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bagaimana kebijakan BKKBN pusat dan daerah dapat bersinergi.

• Ikut Meriahkan HUT ke 63 Provinsi Jambi, BKKBN Kenalkan Program KKBPK dan Logo Baru

• Direktur Beasiswa LPDP dan Anggota Komisi XI DPR RI Gelar Sosialisasi di Kampus Universitas Jambi

• Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi Evaluasi Pelaksanaan ZI-WBK

“Kunjungan ini bagian dari program kerja komisi satu dibidang kependudukan, untuk mengetahui program BKKBN Provinsi Jambi yang sedang berjalan dan butuh perhatian daerah, nantinya kita bawa permasalahan tersebut pada saat audensi dengan BKKBN RI,” ungkap Patoni.

Pada diskusi Komisi I DPRD Batanghari dengan BKKBN Provinsi Jambi, ada satu kesamaan persepsi yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bagaimana mensingkronkan program kerja OPD terkait untuk meningkatkan SDM masyarakat.

Kehadiran kampung KB atau Kampung Keluarga Berkualitas di tiap kecamatan, perlu didukung semua stakeholder, sosialisasi pada masyarakat perlu diperkuat, sarana dan prasarana pendukung harus menjadi perhatian semua. (adv)