Bawaslu Launching Pengawasan Pilkada Serentak, Asnawi: Masih Rawan Politik Uang

Bawaslu Launching Pengawasan Pilkada Serentak, Asnawi: Masih Rawan Politik Uang

TRIBUNJAMBI.COM.JAMBI - Bawaslu Provinsi Jambi melakukan launching Pengawasan Pilkada Serentak, di Tugu Juang Sipin, Kota Jambi, Sabtu (15/2).

Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Asnawi, mengatakan launching ini dalam rangka menyampaikan pesan masyarakat, sekaligus menyosialisasikan Pilkada Serentak 2020 dan regulasinya.

Launching merupakan momen penting karena tahapan pilkada akan semakin padat.

"Kegiatan ini juga dikemas dengan penampilan kebudayaan agar mudah diterima masyarakat. Karena biasanya, jika dikemas secara formal, sulit untuk diterima di masyarakat," sebutnya.

Dia mengatakan Bawaslu telah melakukan beberapa kegiatan, di antaranya memetakan beberapa persoalan yang sering muncul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Provinsi Jambi. Misalnya bicara soal konflik atau gesekan horizontal.

"Tidak dapat dipungkiri, bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah itu muatan politisnya saat ini gesekan di tengah masyarakat itu luar biasa sekali. Nanti kita mengukur sekaligus kita bisa mematahkan mana wilayah-wilayah yang gesekan gesekanya cukup tinggi," katanya

Menurutnya, partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, legislatif sudah bagus. "Perannya melakukan proses pengawasan partisipatif dalam rangka melaporkan kecurangan penyelenggaraan pemilu," tutur Asnawi.

"Oleh karenanya, menjadi perhatian adalah sosialisasi yang poin terakhir yang paling penting. Saya kira itu dalam indeks kerawanan terkait soal politik uang," jelasnya.

Dia juga mengingatkan bahwa politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sangat lumrah. "Dan masyarakat sekarang tidak sekadar menunggu, tetapi juga mengharapkan," lanjutnya.

"Soal politik uang ini pekerjaan berat kita dalam rangka pembenahan demokrasi. Kita ingin substansi adalah kesadaran masyarakat untuk memilih pemimpin dengan persoalan-persoalan lain. Oleh karenanya politik uang menjadi PR kita bersama," kata Asnawi.

"Ketiga, kami melakukan sosialisasi pengawasan menjaga netralitas ASN dan kepala desa. Kami lakukan ini karena mengingat rata-rata dalam penyelenggara pemilihan kepala daerah secara dramatis secara langsung maupun tidak kelihatan," pungkasnya.(Miftahul Jannah)

• Nonton Empress Ki Episode 2, Seung Nyang Jadi Penyelundup untuk Menolong, Mengapa Garam?

• Peneliti Belum Temukan Kaitan Cuaca & Sinar Matahari Negatifnya Virus Corona (Covid-19) Indonesia

• Live Streaming Kompas TV Pelepasan 238 WNI dari Tempat Observasi di Natuna