Rencana Penghapusan Honorer, Pemkab Tanjab Barat Akan Ikuti Putusan Pemerintah Pusat

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan mengikuti apapun keputusan pemerintah pusat terkait penghapusan tenaga honorer.

Rencana Penghapusan Honorer, Pemkab Tanjab Barat Akan Ikuti Putusan Pemerintah Pusat
Tribunjambi/Darwin
Sekretaris Daerah Tanjab Barat, Agus Sanusi mengatakan apapun keputusan pemerintah pusat terkait wacana penghapusan tenaga honorer Pemkab Tanjab Barat akan mengikuti. 

Rencana Penghapusan Honorer, Pemkab Tanjab Barat Akan Ikuti Putusan Pemerintah Pusat

TRIBUNJAMBI.COM, KUALA TUNGKAL - Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan mengikuti apapun keputusan pemerintah pusat terkait penghapusan tenaga honorer. Namun pelaksanaan dimungkinkan secara bertahap.

Penghapusan tenaga honorer baik di pusat ataupun daerah dikatakan Agus Sanusi, Sekretaris Daerah Tanjab Barat mengatakan masih wacana dari pemerintah pusat dalam hal ini Kemenpan RB.

Namun Sekretaris Daerah Tanjab Barat, Agus Sanusi mengatakan apapun keputusan terkait wacana penghapusan tenaga honorer akan diikuti.

Namun dalam penghapusan itu jika benar, maka akan ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan terkait kemanusiaan.

Pemerintah Berniat Hapus Honorer, Nasib Ribuan Honorer di Sarolangun Terancam

Honorer Mau Dihapus, Honorer di Kota Jambi Tuntut Pemerintah Beri Solusi

"Apapun keputusan pemerintah, apakah dalam bentuk peraturan, surat edaran mengharuskan merumahkan kita ikuti. Tapi tidak semudah itu, sisi kemanusiaan perlu kita pertimbangkan," katanya kepada Tribunjambi.com di ruang kerjanya, Selasa (28/1/2020).

Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dijelaskan Agus Sanusi tenaga honorer memang banyak, namun honornya tidak besar.

Sebab menurutnya, memilih jalur kerja sebagai honorer bukan mencari kaya, melainkan untuk menyambung hidup ataupun daripada tidak bekerja.

"Apapun keputusan pemerintah pusat akan kita ikuti, tetapi secara bertahap. Sesuai perintah lah," ujarnya.

Sejauh ini peran honorer di Bumi Serengkuh Dayung Serentak Ketujuan sangat membantu pemerintah. Seperti di bidang pendidikan, sebab saat ini tenaga guru sangat kurang.

Untuk itu kepada pemerintah pusat diharapkan dapat memenuhi quota kekurangan pegawai negeri di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Sebab diungkapkan Sekda, dalam dua tahun ke depannya kekurangan pegawai negeri bidang pendidikan sekitar 400 orang pensiun.

Untuk itu kepada Dinas Pedidikan diharapkan membuat data pegawai di Kabupaten Tanjab Barat untuk segera diajukan pengadaanya ke Kemenpan RB. (Darwin Sijabat/ Tribunjambi.com)

Penulis: Darwin
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved