Breaking News:

Jumlah Honorer 3.000 Lebih, BKPSDM Bungo Tunggu Intruksi Kemenpan Soal Penghapusan Honorer

Data terakhir yang diperoleh BKPSDM, jumlah PNS di Kabupaten Bungo sekitar 5184 orang. Sedangkan data tenaga honorer pada 2018 lalu sekitar 3500-an.

Tribunjambi/Mareza
Kabid Pengangkatan dan Pemberhentian, Ade Yusuf Abidin. 

Jumlah Honorer 3.000 Lebih, BKPSDM Bungo Tunggu Intruksi Kemenpan Soal Penghapusan Honorer

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BUNGO - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bungo menyadari pentingnya peran tenaga kontrak dalam membantu instansi menyelesaikan tanggung jawabnya.

Kepala Bidang Pengangkatan dan Pemberhentian BKPSDM Kabupaten Bungo, Ade Yusuf Abidin menjelaskan, jumlah PNS dan tenaga kontrak di Kabupaten Bungo hampir seimbang.

"Kalau jumlah hampir samalah, ya. Sekitar 60 banding 40 persen. Memang masih banyak yang PNS," katanya, Selasa (28/1/2020).

Data terakhir yang diperoleh BKPSDM, jumlah PNS di Kabupaten Bungo sekitar 5184 orang. Sedangkan data tenaga honorer pada 2018 lalu sekitar 3500-an orang.

Honorer Mau Dihapus, BKPSDM Bungo: Kalau Dihapuskan, Solusinya Bagaimana?

Honorer Akan Dihapus, Sekda Kota Jambi: Sebaiknya Langsung Diangkat Jadi PPPK

Baru Dua Hari Nikah, Roby Ditangkap Polisi Gara-gara Curi Uang di Kotak Amal Masjid Bungo

Menurutnya, BKPSDM hanya menerima rekapitulasi tenaga honorer di OPD. Terkait perekrutan, pemanfaatan, dan gaji, itu merupakan tanggung jawab OPD masing-masing.

"Karena tenaga kontrak itu pure kebutuhan OPD. Kami cuma rekap datanya, dan data terkahir masih tahun 2018," ujarnya.

Sejauh ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo paling banyak memanfaatkan tenaga honorer, sekitar 800-an hampir sama banyak dengan Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Bungo.

Selain itu, tenaga honorer kesehatan juga terhitung banyak, sekitar 600-an. Diikuti tenaga honorer si RSUD yang mencapai 300-an, Dinas Lingkungan Hidup sekitar 200-an, dan Dispenda Kabupaten Bungo sekitar 100-an.

Terkait apakah ada kebijakan untuk mengangkat tenaga kontrak menjadi ASN, pihaknya masih belum bisa memberikan spekulasi.

"Mau tidak mau harus menungggu instruksi Menpan RB. Kalau jalan sendiri, tidak bisa," tandasnya.
(Tribunjambi.com/ Mareza Sutan A J)

Penulis: Mareza Sutan AJ
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved