Debat Panas, Haji Lulung Sebut Anies Digugat, Jokowi Juga Bisa Digugat, Azas: "Ini Jadi Dipolitisir"

Dengan pihak pendukung Anies Baswedan yang menyalahkan pemerintah pusat, Azas mencium adanya politisasi.

Editor: Nani Rachmaini
YouTube KOMPASTV
Ketua Umum Bamus Betawi Abraham Lunggana atau akrab disapa Haji Lulung berdebat dengan anggota Tim Advokasi Korban Banjir DKI Jakarta Azas Tigor Nainggolan. Azas berpendapat bahwa gugatan sebagian korban banjir terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswean sudah dipolitisasi oleh pihak pendukung Anies. 

Mendengar pernyataan Haji Lulung, Azas hanya tertawa santai.

"Silakan. Hak warga negara untuk menggugat. Enggak ada yang bisa melarang warga negara untuk menggugat pemerintah," kata Azas.

Haji Lulung kemudian membahas tentang demo yang mengatasnamakan korban banjir pada Selasa (14/1/2020) lalu.

Baginya, demo tersebut sama sekali tidak mewakili para korban banjir lantaran jumlah massa hanya sedikit.

"Sekarang itu, satu pun manusia pendukung Anies tadi, kalau dibilang pendukung Anies, tidak punya idealis untuk menuntut Anies," kata Haji Lulung.

"Tapi kalau kemarin ada orang yang di sana itu orang-orang pragmatis saya pikir."

"Yang mendemo soal banjir?" tanya Rosi.

"Iya, cuma berapa orang saya lihat, tidak mewakili," jawab Haji Lulung.

Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta Muslim Muin tidak sepakat Gubernur Jakarta Anies Baswedan digugat oleh korban banjir. Bahkan Muslim menyebut 13 sungai besar yang melintang di seluruh penjuru DKI Jakarta bukanlah tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta Muslim Muin tidak sepakat Gubernur Jakarta Anies Baswedan digugat oleh korban banjir. Bahkan Muslim menyebut 13 sungai besar yang melintang di seluruh penjuru DKI Jakarta bukanlah tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (YouTube KOMPASTV)

TGUPP: 13 Sungai Bukan Tanggung Jawab Pemprov

Sebelumnya, Muslim sempat menyebut 13 sungai besar yang melintang di seluruh penjuru Jakarta bukanlah tanggung jawab Pemprov Jakarta.

Ada pun 13 sungai yang dimaksud adalah Angke, Pesanggragan, Grogol, Krukut, Baru Barat, Ciliwung, Baru Timur, Cipinang, Sunter, Buaran, Jatikramat, Cakung, dan Mookervaart.

"Jadi gini, tadi disampaikan sungai-sungai tidak dirawat, nah sungai itu yang punya tanggung jawab bukan DKI," ujar Muslim.

"Sungai itu bukan tugas DKI, itulah jadi masalah sekarang itu," sambungnya.

Muslim menyebut 13 sungai itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat.

Halaman
1234
BERITATERKAIT
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved