Berita Jambi

Perencanaan Pembangunan di Kota Jambi Disesuaikan dengan Nomenklatur Terbaru

Perencanaan Pembangunan di Kota Jambi Disesuaikan dengan Nomenklatur Terbaru

Perencanaan Pembangunan di Kota Jambi Disesuaikan dengan Nomenklatur Terbaru
Tribunjambi.com/Romayana
Peresmian jembatan oleh Walikota Jambi Sy Fasha, Selasa (14/1/2020) lalu 

Perencanaan Pembangunan di Kota Jambi Disesuaikan dengan Nomenklatur Terbaru

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Saat ini kabupaten/kota se Indonesia sedang sibuk melakukan pemetaan program yang berkaitan dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Hal ini juga dilakukan oleh Pemerinta Kota Jambi.

Kabid Perencanaan Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Kota Jambi, Zaki menyebutkan, Permendagri tersebut telah efektif sejak awal Januari 2020.

Menurutnya, Permendagri tersebut merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Keuangan Daerah.

Target Diturunkan, Produksi Batu Bara di Provinsi Jambi Tahun 2019 Mencapai 10,2 Juta Ton

Semi Final ke 2 Gubernur Cup 2020, Kota Jambi Bakal Tampil Habis-habisan Hadapi Merangin

Alam Barajo dan Kota Baru, 2 Kecamatan Ini Dapat Prioritas Khsus dari Wali Kota Jambi di Tahun 2020

"Dengan peraturan tersebut, maka bisa mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan yang telah disusun secara sistematis sebagai acuan pemerintah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan daerah." ungkap Zaki, belum lama ini.

Ditambahkannya, memang saat ini terjadi perubahan beberapa nomenklatur di Pemkot Jambi.

Dengan adanya Permendagri tersebut, pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tidak hanya dilakukan pada bagian OPD. Namun juga dalam Sub Bagian OPD turut dilakukan pembahasan.

"Ini juga lagi dilakukan oleh OPD OPD dalam memetakan program, hingga ke sub bagian. Namun RPJM 2021 sudah ditetapkan, sehingga tidak dapat dilakukan perubahan," terangnya.

Sementara, untuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2021, disebutkan Zaki masih memakai nonmenklatur yang ada saat ini.

Mengenai penyusunan KUAPPAS sudah memakai Permendagri tersebut.

"Ini sudah pernah terjadi sebelumnya , pada tahun 2016 lalu." terangnya.

Selain itu Zaki menyebutkan, adanya Permendagri ini berharap seluruh jajaran yang bertanggung jawab dalam menyusun komponen anggaran pendapatan dan belanja daerah bisa melakukannya dengan semakin terampil dan berkualitas.

"Agar ke depan tidak ada lagi yang keteteran dalam pekerjaan perencanaan karena sudah memahami mekanisme dan prosesnya. Semua kepala satuan kerja perangkat daerah, sekretarisnya, bagian perencanaan betul-betul mengikuti permendagri ini agar tidak ada lagi yang salah. Sehingga perencanaan yang masuk dalam sistem terkoneksi dengan baik,” jelasnya. 

Perencanaan Pembangunan di Kota Jambi Disesuaikan dengan Nomenklatur Terbaru (Tribunjambi.com/Rohmayana)

Penulis: Rohmayana
Editor: budi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved