Soal Keberadaan Kapal China di Laut Natuna, Menhan Prabowo Lebih Hati-hati Karena Alasan Ini

TRIBUNJAMBI.COM - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berhati-hati dalam ambil sikap terkait  masuknya kapal China di perairan Natuna.

Prabowo Subianto lebih mengedepankan penyelesaian lewat jalur diplomasi untuk menjaga hubungan diplomatik dengan China.

Hal ini disampaikan Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak.

• Skenario Zuraida Hanum Agar Hakim Jamaluddin Dibuat Seolah Meninggal Karena Serangan Jantung Gagal

Dahnil Anzar Simanjuntak. mengakui, Prabowo sangat berhati-hati soal urusan perseteruan dengan China di perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Prabowo, sebut Dahnil, tidak ingin terkesan keras dan dipersepsikan menggunakan jalur militeristik dalam upaya penyelesaiannya agar hubungan diplomatik jangka panjang dengan China tidak terganggu.

• KIsah Driver Ojek Online Tolak Ajakan Berhubungan Intim Penumpang Wanita, Begini Kisahnya!

"Kalau pendekatannya militer, itu justru bisa merusak diplomasi kita, justru yang bisa dipersalahkan adalah kita," ujar Dahnil di Kantor Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Kegaduhan dalam negeri akibat ketidakpahaman masyarakat mengenai urusan hak berdaulat serta kedaulatan di ZEE Indonesia pun tidak terhindarkan.

Dahnil menegaskan, persoalan di ZEE Indonesia adalah pelanggaran hak berdaulat.

Oleh sebab itu, langkah yang ditempuh berbeda dibandingkan ketika yang dilanggar adalah kedaulatan.

• Download Lagu MP3 Full Video, Nella Kharisma Terbaru di 2020 dan 20 Lagu Dangdut Koplo Terpopuler

"Nah ini kan cara-caranya kalau hak berdaulat, cara-cara diplomasi dan macam-macam," terang Dahnil.

Meski demikian, Dahnil memastikan, Prabowo tetap tegas soal persoalan tersebut.

Prabowo menyayangkan China yang mengklaim ZEE Indonesia, tepatnya di perairan Natuna.

Apalagi konflik itu terjadi setelah Prabowo berkunjung ke Negeri Tirai Bambu itu pada 15 Desember 2019.

Dahnil juga memastikan, Prabowo tetap intens berkomunikasi dengan pemerintah China, khususnya pada saat kapal nelayan dan Coast Guard China melanggar area ZEE Indonesia.

Dalam komunikasi itu, Prabowo disebut meminta penyelesaian dengan cara-cara yang baik bagi kedua negara.

"Jadi, klaim China ini tidak elok bagi hubungan diplomasi kita. Nah itu yang disampaikan Pak Prabowo dan Pak Prabowo menyayangkan ya sebenarnya setelah kunjungan beliau ada peristiwa ini," kata dia.

• Istri Hakim Jamaluddin Ternyata Sempat Tidur dengan Jasad Suami Selama 2 Jam, Jadi Otak Pembunuhan

Dalam aspek koordinasi internal, Prabowo juga telah berkoordinasi dengan TNI, Polri, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Secara khusus, Prabowo berkomunikasi intens dengan KKP. Ia mendorong KKP membuka akses nelayan Indonesia untuk bisa melaut di Natuna.

"Karena apa, karena aktivitas ekonomi yang tinggi di daerah itu akan membuat deklarasi bahwasanya de facto itu milik kita, hak berdaulat milik kita," tegas Dahnil.

Diberitakan, sejumlah kapal ikan China diketahui memasuki perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Kapal-kapal tersebut masuk ke perairan Indonesia pada 19 Desember 2019.

Kapal-kapal China yang masuk dinyatakan telah melanggar exclusive economic zone (ZEE) Indonesia dan melakukan kegiatan Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUUF).

Selain itu, Coast Guard China juga dinyatakan melanggar kedaulatan di perairan Natuna karena China mengklaim sepihak.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com

Cara TNI Halau Kapal Nelayan China

 Pelanggaran kapal ikan asing (KIA) asal China di perairan Natuna kembali marak terjadi. Bahkan, jumlah KIA yang memasuki perairan Indonesia belakangan diketahui bukan berkurang melainkan semakin bertambah.

"Saat ini KIA tersebut bukan malah berkurang, melainkan semakin bertambah dan jumlahnya sekitar 30 KIA," kata Panglima Komando Gabungan Wilayah I (Pangkogabwilhan) Laksdya TNI Yudho Margono melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu, (11/1/2020).

Dari pemantauan udara yang dilakukan TNI Angkatan Udara menggunakan pesawat intai maritim Boeing 737 AI-7301, puluhan KIA asal China tersebut ditemukan berada di perairan Indonesia, tepatnya di Laut Utara Natuna.

Mengetahui kondisi itu, Yudho mengaku telah perintahkan tiga kapal perang, yakni KRI Karel Satsuit Tubun (KST) 356, KRI Usman Harun (USH) 359 dan KRI Jhon Lie 358 untuk melakukan pengusiran.

Ia menyampaikan, dalam upaya mengusir KIA yang melanggar wilayah perbatasan itu ada dua opsi yang akan ditempuh TNI.

Pertama, melakukan upaya persuasif, dan kedua, melakukan penegakan hukum.

"Hal yang pertama kali dilakukan yakni persuasif menginformasikan kapal-kapal tersebut bahwa telah masuk wilayah Indonesia dan kemudian dilakukan pengusiran," kata Yudho.

Lebih lanjut dikatakan, untuk memaksimalkan upaya persuasif itu pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan Kapal Coast Guard China agar mereka keluar dari perairan Indonesia.

Namun jika upaya itu tidak dihiraukan, pihaknya akan melakukan pengusiran secara paksa dan penangkapan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Sebelumnya, Yudho mengatakan untuk melakukan pengamanan di perairan Natuna itu, TNI telah menggelar operasi siaga tempur.

Dalam operasi itu, ada sekitar 600 personil dan sejumlah alutsista telah disiagakan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Usir 30 Kapal Asing di Natuna, TNI Kerahkan 3 Kapal Perang "

Fakta Polemik Kapal Asing di Perairan Natuna, Bukan Hal Baru hingga TNI Tegaskan Tak Akan Perang

Polemik Kapal Ikan Asing (KIA) mulai dari Vietnam, Thailand, dan China melakukan pencurian ikan di Perairan Natuna, bukan perkara baru. Pernyataan tersebut diungkapkan Bupati Natuna Hamid Rizal.

Diakuinya, pencurian ikan tersebut sudah berlangsung lama sekali, dan sekarang kalau tidak ada kapal pengawasan di perbatasan, nelayan-nelayan asing menggunakan kapal ikan dengan GT di atas 30 masuk lagi ke wilayah Natuna dengan merajalela.

Bahkan saat ini, kapal penangkap ikan dan kapal penjaga pantai (coast guard) China berada di Laut Natuna.

Tentunya, hal ini banyak mendapat kecaman dari berbagai pihak.

Terlebih lagi, batas perairan Natuna yang dilanggar China merupakan Zona Ekonomi Eksklusif ( ZEE) Indonesia.

Namun, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I TNI Laksamana Madya TNI Yudo Margono menegaskan tidak akan perang di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, menyusul masuknya kapal penjaga pantai China itu.

Berikut ini fakta selengkapnya:

1. Bukan hal baru kapal asing mencuri ikan di Natuna

Bupati Natuna Hamid Rizal mengatakan, bukan hal baru jika Kapal Ikan Asing (KIA) masuk ke Perairan Natuna untuk mencuri ikan.

Jika tak ada kapal pengawasan di perbatasan, nelayan-nelayan asing akan masuk dan mencuri ikan dengan menggunakan kapal ikan di atas GT 30.

Berdasarkan catatan Badan Keamanan Laut (Bakamla), jejak terakhir kapal nelayan asing masuk ke perairan Natuna pada akhir tahun lalu.

Sambungnya, sebelumnya juga ada catatan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menemukan aksi pencurian ikan oleh kapal asing pada pertengahan Maret 2019.

"Untuk jumlah seluruhnya saya belum mendapatkan angkanya, namun bisa dilihat dari jumlah KIA yang berhasil ditangkap dan ditenggelamkan, seolah mereka tidak takut dengan hukum dan aturan pemerintah Indonesia," ujarnya melalui sambungan telepon, Minggu (5/1/202).

2. KIA tak ada kapoknya

Hamid mengatakan, ia mendukung apapun keputusan pemerintah pusat terkait penanganan konflik polemik Natuna dengan China.

Bahkan ia juga memberi dukungan penuh kepada TNI dan Kementerian Pertahanan untuk menggelar kekuatan yang lebih besar di Natuna agar KIA tidak menencuri ikan.

Namun, ia juga berharap pengamanan yang dilakukan pemerintah jangan sampai di sini saja, dan bila perlu ada bentuk kegiatan yang berkesinambugan yang dilakukan di laut terdepan di Indonesia.

"Sebab sudah banyak sumber daya alam di laut Natuna dijarah dengan KIA yang terkesan tidak ada kapoknya meskipun sudah ditangkap dan ditenggelamkan," katanya.

3. Tiga kapal milik China masih berada di Laut Natuna

Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya TNI Yudo Margono mengatakan, saat ini masih ada tiga kapal China yang berada di timur Laut Natuna.

Tiga kapal itu terdiri dari dua kapal Coast Guard China dan satu kapal pengawasan perikanan milik pemerintah China.

Tiga kapal itu, Kata Yudo, sedang melakukan pengawasan terhadap KIA China yang sedang menangkap ikan secara ilegal di perairan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) milik Indonesia.

Kapal-kapal itu, sambungnya, tidak mau pergi dari wilayah timur Laut Natuna meskipun dua unsur kapal Bakamla telah melakukan komunikasi, dan mereka tetap bertahan.

Untuk mengusir kapal-kapal tersebut, kata Yudo, pihaknya pun akan menambah dua kapal lagi untuk memaksimalkan pengusiran.

"Kemarin ada empat kapal yang turun ke lokasi untuk mengusir, dan saat ini kami tambah dua kapal lagi untuk memaksimalkan pengusiran," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (5/1/2020).

4. Yudo: Tidak ada batas waktu untuk mengusir kapal China

Yudo mengatakan, tidak ada batas waktu toleransi untuk mengusir kapal milik China yang memasuki wilayah kedaulatan Indonesia.

"Dalam hal ini, tidak ada batas waktu, karena itu operasi sehari-hari yang digelar di Natuna. Karena tingkat kerawanannya maka kami tingkatkan pengamanannya. Jadi batas waktunya, ya sampai mereka keluar dari wilayah kedaulatan Indonesia," katanya.

Bahkan, untuk menyelesaikan permasalahan ini, Yudo pun memutuskan untuk berkantor sementara di Natuna, menyusul masuknya nelayan dan penjaga pantai China di perairan wilayah perbatasan itu.

Dikutip dari Antara, ia mengatakan, Natuna masuk dalam wilayah kerja Kogabwilhan I sehingga dia bisa berkantor di sana.

"Wilayah Natuna masuk wilayah kerja Pangkogabwilhan I, saya bisa berkantor di Natuna, bisa berkantor di Tanjungpinang," katanya.

5. Tegaskan tak akan perang di Natuna

Menyusul masuknya kapal penangkap ikan dan kapal penjaga pantai (Coast Guard) China ke wilayah Perairan Natuna. Yudo pun menegaskan tidak akan perang di Kabupaten Natuna, Kepualaun Riau.

"Tidak akan perang, itu terlalu dibesar-besarkan," kata dia kepada wartawan di Natuna, Sabtu (4/1/2020), seperti dikutip dari Antara.

Ia mengatakan, hubungan strategis yang selama ini terjalin baik antara Indonesia dan China akan tetap dipertahankan.

Masih dikatakannya, justru keberadaan kapal penjaga pantai dan pencari ikan China di ZEE Indonesia dinilai memancing suasana menjadi keruh. Padahal, kata Yudo, Pemerintah China sudah mengakui bahwa perairan itu adalah ZEE Indonesia.

"Sekarang, dua tahun kemudian mengingkari dengan mendatangkan coast guard'," katanya.

6. Menhan diminta perkuat persenjataan

Bakamla Kawasan perairan Natuna(Geoseismic-seasia) Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi NasDem Muhammad Farhan, meminta Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto untuk memperkuat persenjataan dan wewenang Badan Keamanan Laut (Bakamla), karena maraknya KIA yang masuk ke perairan Natuna, Kepualaun Riau,

Dikatakannya, Komisi I DPR sendiri memiliki lingkup tugas di bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, serta intelijen.

“Kita (Komisi I) sangat mendukung salah satu poin penting pada rapat Kemenkopolhukam, Menhan Prabowo Subianto telah menyarankan untuk mengubah Permenhan yang memberikan wewenang Bakamla untuk memperkuat senjata yang diharapkan dapat memperkuat pengamanan kedaulatan wilayah laut NKRI,” kata Farhan melalui rilis ke Kompas.com, Senin (6/1/2020).

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Fakta Polemik Kapal Asing di Perairan Natuna, Bukan Hal Baru hingga TNI Tegaskan Tak Akan Perang"