Di Kasus Dugaan Suap Harun Masiku, Dewan Pengawas KPK Ungkap Perannya

Di Kasus Dugaan Suap Harun Masiku, Dewan Pengawas KPK Ungkap Perannya

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Dewan Pengawas KPK tidak bisa bicara banyak terkait kasus dugaan suap pergantian anggota DPR RI melalui mekanisme pergantian antar waktu (PAW).

Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan kewenangan pengusutan kasus yang menyeret Komisioner KPU Wahyu Setiawan sepenuhnya berada di tangan penyidik.

Dewan Pengawas menurutnya hanya sebatas memberikan izin penangan perkara.

"Dewan Pengawas hanya terlibat dalam pemberian izin penggeledahan, penyitaan atau penyadapan."

"Jadi, kalau soal lainnya tentu di pimpinan KPK yang di sana," kata Tumpak Hatorangan Panggabean di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Selasa (14/1/2020).

• Dokter Muda Gantung Diri dengan Selendang di Kamar Hotel di Bali, Suami Turunkan Jasadnya

• Identitas 5 Tersangka Kasus Jiwasraya, Ada Eks Direktur Hingga Presiden Komisaris, Kuasa Hukum Heran

• Pengakuan Toto Santosa Keraton Agung Sejagat Punya Jaringan Dunia, Sumber Keuangan di Swiss

Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut, disinyalir terdapat pihak lain yang terlibat untuk memuluskan caleg PDIP Harun Masiku maju menjadi anggota DPR melalui proses PAW0.

Terkait hal tersebut, Tumpak memastikan, Dewan Pengawas akan menindaklanjuti jika ada pimpinan atau pegawai KPK yang melanggar etik dalam proses penanganan perkara tersebut.

Hal itu pun baru dapat ditindak jika terdapat laporan baik dari masyarakat maupun pihak internal KPK.

"Kami tentu menindaklanjuti (jika ada laporan) atau berkoordinasi dengan pimpinan KPK."

"Setiap bulan kami akan bertemu."

"Tetapi, dalam kasusnya sendiri kami tak terlibat, (hanya) dalam pemberian ijin. itu saja," pungkas Tumpak.

Seperti diketahui, Harun melakukan penyuapan agar Wahyu bersedia memproses pergantian anggota DPR RI melalui mekanisme PAW.

Upaya itu, dibantu mantan Anggota Bawaslu, Agustiani Tio Fridelina dan seorang kader PDIP, Saeful Bahri.

Wahyu diduga telah meminta uang sebesar Rp900 juta kepada Harun untuk dapat memuluskan tujuannya. Permintaan itu pun dipenuhi oleh Harun.

Namun, pemberian uang itu dilakukan secara bertahap dengan dua kali transaksi yakni pada pertengahan dan akhir bulan Desember 2019.

Pemberian pertama, Wahyu menerima Rp200 juta dari Rp400 juta yang diberikan oleh sumber yang belum diketahui KPK. Uang tersebut diterimanya melalui Agustiani di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan.

Kedua, Harun memberikan Rp850 juta pada Saeful melalui stafnya di DPP PDIP.

Saeful kemudian memberikan Rp 150 juta kepada Doni selaku advokat.

Adapun sisanya Rp 700 juta diberikan kepada Agustiani, dengan Rp 250 juta di antaranya untuk operasional dan Rp400 juta untuk Wahyu.

• Raja Keraton Agung Sejagat Sinuhun Totok Santosa Ditangkap, Keraton di Purworejo Digeledah

• Siapa Sebenarnya Benny Tjokrosaputro? Ini Daftar Lima Tersangka Kasus Jiwasraya

• Teguran Maut Intelijen Kawakan ke Soeharto, Nasib Jenderal Kopassus Ini Berakhir Kemudian

Namun upaya Wahyu menjadikan Harun sebagai anggota DPR pengganti Nazarudin tak berjalan mulus.
Hal ini lantaran rapat pleno KPU pada 7 Januari 2020 menolak permohonan PDIP untuk menetapkan Harun sebagai PAW.

KPU bertahan menjadikan Riezky Aprilia sebagai pengganti Nazarudin.

Meski demikian, Wahyu tak berkecil hati. Dia menghubungi Doni dan menyampaikan tetap berupaya menjadikan Harun sebagai PAW.

Untuk itu, pada 8 Januari 2020, Wahyu meminta uang yang diberikan Harun kepada Agustina.

Namun saat hendak menyerahkan uang tersebut kepada Wahyu, penyidik KPK menangkap Agustiani dengan barang bukti Rp400 juta dalam bentuk Dolar Singapura.

Atas perbuatannya, Wahyu kini resmi ditahan di rutan Pomdam Jaya Guntur dan Agustiani Tio Fridelina ditahan di rutan K4 yang berada tepat di belakang Gedung Merah Putih KPK.

Adapun tersangka Saeful selaku terduga pemberi suap ditahan di rutan gedung KPK lama Kavling C1, sedangkan kader PDIP Harun Masiku masih buron.

Sebagai pihak penerima, Wahyu dan Agustiani disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Harun dan Saeful selaku pemberi, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

FOLLOW INSTAGRAM TRIBUN JAMBI:

.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Soal Kasus Wahyu Setiawan, Dewan Pengawas KPK: Kami Hanya Terlibat dalam Pemberian Izin