Polemik Bantuan Hukum Untuk Reynhard Sinaga, Pakar Hukum Trisakti: "Indonesia Wajib Beri Bantuan"

Reynhard Sinaga alias RS merupakan adalah mahasiswa Indonesia yang jadi terdakwa atas kasus pemerkosaan terhadap 159 pria di Manchester

Polemik Bantuan Hukum Untuk Reynhard Sinaga, Pakar Hukum Trisakti:
Facebook via BBC
Reynhard Sinaga, WNI yang dihukum seumur hidup atas kasus perkosaan berantai terbesar di Inggris dalam empat persidangan terpisah. 

Polemik Bantuan Hukum Untuk Reynhard Sinaga, Pakar Hukum Trisakti: "Indonesia Wajib Beri Bantuan"

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Upaya majelis hakim pengadilan Manchester, Inggris memvonis pidana seumur hidup terhadap Reynhard Sinaga (36) merupakan kewenangan pengadilan yang bersangkutan.

Pemerintah Indonesia hanya berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum atau mendampingi Reynhard Sinaga selama menjalani proses hukum atas kasus pemerkosaan yang dilakukannya.

Pernyataan itu disampaikan pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Abdul Ficar Hadjar.

"Pemerintah Indonesia harus menghormati putusan itu."

"Pemerintah Republik Indonesia berkewajiban memberikan bantuan hukum kepada setiap warganya termasuk RS (Reynhard Sinaga,-red) sesuai mekanisme hukum di sana," kata Ficar kepada Tribunnews.com, Rabu (8/1/2020).

Isi Percakapan Fajar Alfian dan Shakira Jasmine, Ketahuan Godain Cewek Bibir Monyong di Instagram

Rizky Febian Lapor Polisi, Keluarga Lina Ungkap Fakta Baru Kematian Mantan Istri Sule Ternyata Tidak

Dampak Serangan Balasan Iran ke Basis Militer AS di Iraq, Rupiah Melemah Diprediksi Hingga Rp 14.050

Dia menjelaskan putusan peradilan pidana selalu didasari pada asas teritory atau locus delicti.

Artinya, kata dia, putusan pengadilan itu mengadili perkara pidana yang terjadi pada yurisdiksi atau wilayah hukum pengadilan disuatu negara.

"Karena itu apapun putusannya harus kita hormati sebagai putusan pengadilan sebuah negara yang tidak bisa diintervensi, seberat apapun hukumannya. Inilah pelaksanaan dari asas saling menghormati," kata dia.

Selain itu, dia mengungkapkan, tidak ada sistem hukum suatu negara yang melebihi negara lainnya.

Halaman
123
Editor: nani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved