Wujudkan Pemerintahan Bersih, Pemkab Tanjab Barat Gelar Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi

"Tanpa membangun sumber daya manusia yang baik dan berintegritas, mustahil pemberantasan korupsi dapat berjalan dengan maksimal," tutur Safrial.

Wujudkan Pemerintahan Bersih, Pemkab Tanjab Barat Gelar Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi
Tribunjambi/Darwin
Bupati Tanjung Jabung Barat, Safrial membuka sosialisasi pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang berlangsung di aula bapenda, Kamis (26/12/2019). 

Wujudkan Pemerintahan Bersih, Pemkab Tanjab Barat Gelar Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi

TRIBUNJAMBI.COM, KUALA TUNGKAL -Tanpa membangun sumber daya manusia yang baik dan berintegritas, mustahil pemberantasan korupsi dapat berjalan dengan maksimal.

Pesan itu disampaikan Bupati Tanjung Jabung Barat, Safrial membuka sosialisasi pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang berlangsung di aula bapenda, Kamis (26/12/2019).

Kepala Inspektorat Tanjab Barat, Encep Jarkasih menyampaikan, pelaksanaan sosialisasi merupakan salah satu upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih.

"Ini dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pembangunan dan pemerintah yang bersih, aman dan terhindar dari gratifikasi," ujarnya.

Disampaikannya, sosialisasi diikuti oleh 76 peserta yang terdiri dari para asisten, para staf ahli, para kepala OPD dan kepala bagian di lingkup sekretariat daerah, para camat dan anggota unit pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemkab Tanjab Barat.

Penghujung Tahun, Puskesmas di Sarolangun Harus 24 Jam Stan by, Khusus di Pinggir Jalan Lintas

Ratna Sarumpaet Bebas Dari Penjara, Begini Kata Atiqah Hasiholan!

Setelah 15 Tahun, Kondisi Korban Selamat Tsunami Aceh, Maisara: Mana Mungkin Lupa

Sementara itu Safrial, Bupati Tanjab Barat menyampaikan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang harus diberantas.

Menurutnya, agar efektif upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan membuat peraturan perundang-undangan. Sehingga diperlukan juga membangun mental orang-orang yang dapat memberantas korupsi itu sendiri.

"Tanpa membangun sumber daya manusia yang baik dan berintegritas, mustahil pemberantasan korupsi dapat berjalan dengan maksimal," tutur Safrial.

Bupati menjelaskan, gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas.

Meski demikian Safrial mengingatkan bahwa Undang-Undang memberikan kewajiban bagi pegawai negeri atau penyelenggaraan negara untuk melaporkan pada KPK setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas atau kewajiban penerima.

"Jika gratifikasi yang dianggap pemberi suap tersebut tidak dilaporkan pada KPK, maka terdapat risiko pelanggaran hukum baik pada ranah administratif ataupun pidana. Ada dua sisi yang seimbang pada ketentuan tentang gratifikasi. Disatu sisi, pasal 12 tipikor mengatur ancaman pidana yang berat," katanya.

Bupati berharap melalui pelaksanaan sosialisasi ini, para peserta dapat benar-benar memahami dampak-dampak apa saja yang timbul jika melakukan gratifikasi.

"Saya berharap kita semua dijauhkan dari hal-hal yang akan dapat merugikan diri sendiri, keluarga, bangsa dan negara" harapnya. (Darwin Sijabat/ Tribunjambi.com)

Penulis: Darwin
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved