1,2 Juta Bidang Tanah di Jambi Belum Tersertifikat, Kepala BPN Jambi: Gratis Tidal Dipungut Biaya

BPN Provinsi Jambi memastikan proses pengurusan sertifikat bidang tanah gratis dan tidak dipungut biaya.

1,2 Juta Bidang Tanah di Jambi Belum Tersertifikat, Kepala BPN Jambi: Gratis Tidal Dipungut Biaya
Tribunjambi/Dedy Nurdin
Kepala BPN Provinsi Jambi, Dadat Dariatna menyerahkan sertifikat tanah untuk warga, Kamis (19/12/2019) 

1,2 Juta Bidang Tanah di Jambi Belum Tersertifikat, Kepala BPN Jambi: Gratis Tidal Dipungut Biaya

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Kepala kantor wilayah BPN Provinsi Jambi, Dadat Dariatna memastikan proses pengurusan sertifikat bidang tanah gratis dan tidak dipungut biaya. Ini disampaikan saat kegiatan penyerahan 3.000 sertifikat tanah untuk warga dari berbagai kabupatan pada Kamis (19/12/2019) di Balairung Sari, Universitas Jambi.

Ia juga mengatakan bahwa saat ini untuk wilayah Provinsi Jambi masih ada 1,2 juta bidang tanah yang belum bersertifikat.

Diharapkan hingga tahun 2024, semua bisa terselesaikan sesuai target dan inatruksi Presiden Joko Widodo.

"Harusnya 2024 selesai sesuai target presiden. Ini perlu kerjakeras kita lakukan dan ini harus dibantu pemerintah daerah maupun instansi lain," kata Dadat Dariatna.

Dirjen Land Reform: Sertifikat Tanah Jangan Digadaikan untuk Nikah

Operasi Lilin, Polres Tebo Siapkan 128 Personel untuk Pengamanan

Ini Hasil Operasi Pekat 2019, Polresta Jambi Tetapkan 244 Orang Jadi Tersangka

Begini Cara Uang Suap Ketok Palu dari Paut Syakarin Mengalir ke Komisi III DPRD Jambi

Dengan didukung SDM dan fasilitas yang lebih baik, diharapkan pengurusan sertifkat oleh wargabisa lebih mudah.

Bahkan saat ini, tak hanya dipermudah layanan pengurisan sertifikat bidang tanah di BPN juga tidak dikenakan biaya.

"Program satu tahun anggaran harus selesai dalam prakteknya belum setahun sudah selesai. Semua gratis kecuali untuk patok, matrai itu ditanggung masyarakat," katanya.

Namun ada syarat yang tentunya harus dipenuhi oleh masyarakat. Dan yang terpenting jika ada indikasi konflik harus terlebih dahulu diselesaikan.

"Syaratnya tetap sama pada umumnya, bukti pemilikan tana jelas tidak bermaslaah dan tidak bersengketa," pungkasnya. (Dedy Nurdin)

Penulis: Dedy Nurdin
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved