Breaking News:

Berita Viral

Viral Video Honorer Disuruh Masuk Got Sebagai Syarat Perpanjangan Kontrak, BKD DKI Jakarta Usut Itu

Viral Video Honorer Disuruh Masuk Got Sebagai Syarat Perpanjangan Kontrak, BKD DKI Jakarta Usut Itu

Istimewa via Warta Kota
Pegawai honorer Jelambar disuruh masuk got. Fotonya viral di media sosial. 

Para honorer itu disuruh masuk got sebagai syarat perpanjangan kontrak di tahun 2020 mendatang.

Video dan foto honorer masuk got ini viral di media sosial.

VIDEO Detik-detik Driver Ojol Terjungkal Ditabrak Mobil, Viral Sosial Media, Ketakutan Liat Polisi?

Ini Sosok Icha Kharoline, Pedangdut Viral Setelah Videonya Mandi di atas Motor Berjalan Beredar

VIDEO Viral, Emak-emak Bentak Anaknya Ranking 3 di Sekolah, Begini Kronologi hingga Klarifikasinya

Pemeriksaan itu berkaitan dengan viralnya video yang menayangkan belasan pegawai honorer di wilayah setempat masuk got berisi air keruh sebagai syarat perpanjangan kontrak di tahun 2020 mendatang.

“Seluruh panitia dan Lurah selaku Kepala Unitnya sedang di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dari Tim Gabungan Inspektorat dan BKD, baik dari tingkat provinsi maupun tingkat wilayah kota Jakarta Barat,” kata Chaidir berdasarkan keterangan yang diterima pada Minggu (15/12/2019) pagi.

Perbuatan Agung diduga melanggar karena sikapnya dianggap tidak manusiawi dan tidak mencerminkan pegawai pemerintah yang bertugas melayani masyarakat.

Adapun Agung beserta jajarannya telah diperiksa sejak pekan lalu. 

“Kami mendapat laporan dari pejabat wilayah dalam hal ini Wali Kota Jakarta Barat, yang kemudian kami tindaklanjuti dengan menggali keterangan dari yang bersangkutan,” ujar Chaidir.

Rahima : Fatayat NU Harus Berkontribusi Dalam Peningkatan Kualitas SDM Jambi

BNI Cabang Jambi Serahkan CSR Berupa 1 Unit Mobil Ambulance Kepada RS. ST Theresia Jambi

Lagi Asik Tidur Bareng Selingkuhan di Kos, Oknum PNS Digerebek Istri, Selingkuhan Malah Ngajak Nikah

Abu Sayyaf Kembali Sandera WNI, Prabowo Ngaku Tolak Beri Tebusan, Kopassus dan Denjaka Turun Tangan?

Chaidir mengaku belum bisa memutuskan jenis sanksi yang akan diberikan kepada Agung.

Sebab keputusan ada di tangan pimpinannya dalam hal ini Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Hasil pemeriksaaan nanti akan diserahkan kepada pimpinan sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 tentang Hukum Disiplin PNS,” katanya.

Halaman
1234
Sumber: Bangka Pos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved