Penghapusan UNBK Masih Wacana, Disdik Kota Jambi Pastikan 2020 Tetap Ada Ujian

Hingga saat ini, Pemkot Jambi masih menunggu kebijakan dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait wacana penghapusan UNBK.

Penghapusan UNBK Masih Wacana, Disdik Kota Jambi Pastikan 2020 Tetap Ada Ujian

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI- Hingga saat ini, Pemkot Jambi masih menunggu kebijakan dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait wacana penghapusan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Hal ini disampaikan kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Jambi Arman, bahwa pihaknya menyebut hal ini masih wacana dan belum berupa kebijakan.

Dikatakan Arman bahwa apa saja yang menjadi Kebijakan Kemendikbud pihaknya akan mengikuti. Hal ini dikarenakan jika sudah menjadi kebijakan maka hal tersebut tentu menjadi yang terbaik.

Namun menurutnya wacana tersebut baru akan diterapkan di tahun 2021. Sementara untuk tahun 2020 tetap akan dilangsungkan UNBK seperti biasanya.

“Intinya apapun itu yang menjadi kebijakan tentu itu sudah yang terbaik dan sudah dikaji dari pemerintah pusat. Jadi kita belum bisa memberikan komentar banyak. Kalau kebijakan ya kita ikuti,” sebut Arman kepada Tribunjambi.com, Kamis (12/12).

Frustasi Suami Main Tangan, Perempuan di Tebo Ajak Bayinya Bunuh Diri ke Jalan

PLN UP3 Muara Bungo Akan Lakukan Pemutusan Besar-besaran, Tunggakan Pelanggan Rp 9,6 Miliar

Tujuh Kursi Jabatan Eselon II di Bungo Kosong, Pemkab Buka Lelang Jabatan

14 Kecamatan di Merangin Masuk Daftar Daerah Rawan Banjir dan Longsor

Namun menurutnya secara pribadi ujian harus tetap dilaksanakan. Baik dalam bentuk UNBK ataupun harus diganti dengan Uji Kompetensi Minimum.

“Karena ini menjadi tolok ukur sejauh mana implementasi hasil belajar siswa, dari materi yang diberikan oleh guru,” katanya.

Dikatakan Arman bahwa saat ini Pemkot Jambi sudah menyediakan total 2.000 unit komputer untuk UNBK. 1.200 unit diantaranya dianggarkan di APBD 2018, dan 800 diantaranya dianggarkan di APBD 2019.

“Jadi untuk kebutuhan UNBK semuanya sudah tercukupi,” katanya.

Bahkan pihaknya tidak lagi menganggarkan untuk keperluan UNBK di APBD, karena anggaran UNBK sudah ditanggung oleh pemerintah pusat. “Untuk Monitoring pengawas itu ditanggung pemerintah pusat senilai 50 Juta, dan kebutuhan perhari UNBK ditanggung sekolah masing-masing melalui dana bos,” jelasnya.

Hal ini juga dinyatakan oleh Wali Kota Jambi Syarif Fasha bahwa apapun kebijakan dari Pemerintah pusat akan tetap dilaksanakan. Namun menurutnya hal ini baru sebatas wacana.

“Entah memang menjadi kebijakan atau tidak, intinya kita harus melaksanakan kalau ini kebijakan,” sebutnya, Kamis (12/12).

Menurutnya memang hal ini kontroversial. Karena setiap anak-anak lebih memilih tidak ada UNBK.

“Lebih baik ujian sekolah saja. Penilaian real selama di bangku sekolah. Tapi dengan UNBK mata pelajaran yang diujikan hanya 4 mata pelajaran tetapi ini menyangkut lulus dan ketidaklulusan siswa,” pungkasnya. (Rohmayana)

Penulis: Rohmayana
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved