AKUI Pemberantasan Korupsi Saat Ini Mengalami Kemunduran, Mahfud MD: Bukan Salah Pak Jokowi

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengakui bahwa saat ini Indonesia sedang mengalami kemunduran di bidang penegakan

AKUI Pemberantasan Korupsi Saat Ini Mengalami Kemunduran, Mahfud MD: Bukan Salah Pak Jokowi
kolase tribunnews
Jokowi | Mahfud MD 

TRIBUNJAMBI.COM- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengakui bahwa saat ini Indonesia sedang mengalami kemunduran di bidang penegakan hukum dan pemberantasan korupsi jika dilihat secara keseluruhan.

Salah satu indikatornya adalah sejumlah vonis terhadap terdakwa kasus korupsi yang dinilai semakin hari semakin ringan.

"Kalau Anda melihat secara keseluruhan, itu ya, terjadi kemunduran di bidang penegakan (hukum), pemberantasan korupsi," kata Mahfud saat wawancara eksklusif dengan Kompas.com, Kamis (5/12/2019).

VIDEO: Viral Penumpang Merokok di Dalam KRL, Terlihat Santai Saat Ditegur Petugas

Daftar Game iOS Terbaik Tahun 2019 dengan Rating Tertinggi 4,9 dari 5 Bintang, Apa Saja?

Dikabarkan Dijual di Indonesia - Motor Sport Aprilia RS150 Lebih Murah dari Yamaha All New NMAX 155

Contohnya yang terjadi pada Idrus Marham yang terjerat kasus suap proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau

1. Dalam putusan kasasi Mahkamah Agung (MA), masa hukuman Idrus dipotong menjadi 2 tahun dari semula vonis 5 tahun penjara.

Contoh lain adalah vonis terhadap mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir yang divonis bebas atas kasus dugaan perbantuan dalam transaksi suap yang melibatkan mantan Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih dan pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo terkait proyek PLTU Riau-1.

Majelis hakim menganggap Sofyan Basir tidak terbukti melakukan perbantuan atas transaksi suap yang melibatkan Eni dan Kotjo sebagaimana dakwaan jaksa KPK.

TERLANJUR Banyak yang Percaya 3 Pola Food Combining Ini Ternyata Cuma Mitos! Ini Kata Ahli Gizi

Kronologi dan Identitas Mayat Bocah Tanpa Kepala di Samarinda, Istri Saya Hafal Pakaian

Jadwal Final Badminton SEA Games 2019, 3 Wakil Indonesia Siap Tanding, Potensi Sumbang Medali Emas?

Meski demikian, Mahfud memastikan bahwa eksekutif tidak campur tangan dalam lahirnya putusan-putusan tersebut.

"Tapi, kalau dilihat satu per satu, itu tidak ada peran pemerintah untuk itu. Yang membebaskan orang-orang dengan hukuman ringan itu kan bukan Pak Jokowi, tapi pengadilan. Masa mau salahkan Pak Jokowi? Yang membebaskan kan pengadilan," kata Mahfud.

Mahfud mengatakan, sebagai kepala negara dan pemerintahan, Presiden Jokowi sudah berkomitmen untuk tidak ikut campur dalam urusan putusan pengadilan.

Halaman
123
Editor: rida
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved