Rencana Nadiem Makarim di Balik Hapus Ujian Nasional Terungkap, Jusuf Kala Pernah Bilang Bahaya

Polemik rencana penghapusan Ujian Nasional atau UN semakin ramai. Nadiem Makarim akan menghapusnya, namun ingat Jusuf Kalla dahulu pernah mengatakan

Editor: Duanto AS
Ilustrasi Ujian Nasional 

Polemik rencana penghapusan Ujian Nasional atau UN semakin ramai. Nadiem Makarim akan menghapusnya, namun ingat Jusuf Kalla dahulu pernah mengatakan itu berbahaya.

TRIBUNJAMBI.COM - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim sudah memastikan akan menghapus Ujian Nasional.

Dikutip Gridhot dari Warta Kota, Nadiem Makarim mengungkapkan banyak faktor yang mendukung rencananya tersebut.

BREAKING NEWS Ketahuan, ASN Muarojambi Miliki Narkoba, Polres Gelar Jumpa Pers

Cewek di Bungo Lari Tak Pakai Celana Dalam, Awalnya Tetangga Dengar Suara Mengaduh Perlahan

Singgung Para Guru, Berikut Video Full Pidato Menohok Nadiem Makarim saat Peringatan Hari Guru

"Banyak sekali aspirasi dari masyarakat. Sebenarnya dari guru, dari murid, dari orangtua yang sebenarnya banyak juga dari mereka yang inginnya bukan menghapus, tapi menghindari hal yang negatif," ujar Nadiem di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Sabtu (30/11/2019).

Nadiem kemudian mencontohkan stres dikalangan para siswa menjelang Ujian Nasional.

Para siswa akan mendapatkan rasa kawatir yang berlebihan dalam menghadapi Ujian Nasional.

Dirinya mengatakan kalau dia tidak semata-mata akan langsung menghapus UN begitu saja.

Nadiem menjelaskan akan memperbaiki esesnsi dari Ujian tersebut sehingga bisa mendapatkan metode terbaik dalam menentukan prestasi siswa.

"Jadi bukan semuanya ini wacana menghapus saja, tapi juga wacana memperbaiki esensi dari UN itu sebenarnya apa. Apakah menilai prestasi murid atau menilai prestasi sistem," kata Nadiem.

Namun rencana Nadiem menghapus UN ini masih dalam perjalanan panjang.

Dikatakan untuk 2020 sendiri Ujian Nasional masih akan tetap berjalan seperti biasanya.

Nadiem sendiri bersama timnya masih melakukan kajian dan evaluasi untuk menyuseskan rencananya.

"Masih dikaji, baru minggu lalu kan. Ya kita bertahap assessment. Tahap mengevaluasi, jadi ya belum siap," kata Nadiem.

Meski sudah yakin akan menghapus Ujian Nasional, ternyata pemimpin sebelumnya sempat seakan menolak penghapusan UN.

Nadiem Makarim
Nadiem Makarim (Kolase TribunJabar.id (Kompas.com))

Dikutip Gridhot dari Antara, Jusuf Kalla ketika masih menjabar sebagai wakil Presiden Jokowi mengatakan kalau penghapusan Ujian Nasional akan berbahaya bagi sistem pendidikan.

Dirinya mengungkapkan nantinya ditakutkan tidak ada tolak ukur terhadap evaluasi belajar siswa.

"Kalau (UN) mau dihapuskan, itu berbahaya justru untuk kualitas pendidikan. Ada UN daja kualitas pendidikan kita masih rendah, apalagi kalau tidak ada,"

"Tidak ada parameter untuk mengukur (pendidikan Indonesia) maju atau mundur)," kata JK di Kantor Wapres pada Maret 2019 lalu.

Ujian Nasional dianggap sebagai cara untuk mengevaluasi proses belajar siswa tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah mengengah atas (SMA).

Ketentuan tersebut bahkan tercantum dalam undang-undang.

Saat itu Jusuf Kalla mengomentari mengenai ide Sandiaga Uno dalam debat Pilpres untuk menghapus UN.

Sementara itu menurut pengamat, UN memang layak dihapuskan karena anggarannya bisa digunakan untuk prasarana lainnya.

Dikutip Gridhot dari Kompas.com, Darmaningtyas selaku Pengamat Pendidikan mengatakan Ujian Nasional memang seharusnya tidak dijalankan.

"Sudah enggak perlu, evaluasi kan enggak harus lewat ujian nasional, bisa berbagai macam cara," kata Darmaningtyas.

"Kalau evaluasi belajar kan tanggung jawab guru, yang evaluasi lembaga oleh Badan Akreditasi Nasional," tambahnya.

Dirinya mengatakan kalau anggaran UN nantinya bisa digunakan unruk prasarana lain yang masih berhubungan dengan pendidikan.

"Kalau itu dihapuskan kan dananya bisa untuk peningkatan sarana dan prasarana, untuk pelatihan guru, ya mungkin untuk bantuan sekolah-sekolah swasta yang masih tertinggal," ujar Darmaningtyas.

Dia menyebutkan kalau Ujian Nasional sendiri membutuhkan anggaran tiap tahunnya hingga Rp 500 miliar.

"Jadi kalau UN dihapuskan itu bisa mengefisiensikan anggaran rata-raa setahun bisa Rp 500 miliar, dan itu bisa dipakai untuk peningkatan sarana dan prasarana," pungkasnya.

Istri Mendikbud, Franka Nadiem Makarim turut mendongeng tentang kisah Si Kancil di hadapan siswa SD pada acara Hari Mendongeng Nasional di Perpustakaan Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Selasa (26/11/2019).
Istri Mendikbud, Franka Nadiem Makarim turut mendongeng tentang kisah Si Kancil di hadapan siswa SD pada acara Hari Mendongeng Nasional di Perpustakaan Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Selasa (26/11/2019). (DOK. KEMENDIKBUD)

Berikut dua poin penting yang akan menjadi program pendidikan di masa mendatang:

1. Merdeka belajar

Menurut Nadiem, merdeka belajar memberikan kesempatan bagi sekolah, guru dan muridnya bebas untuk berinovasi, bebas untuk belajar dengan mandiri dan kreatif.

Ia menyebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan terus membantu sekolah, guru dan, murid untuk bisa merdeka dalam belajar.

“Itu mungkin yang akan kita terus bantu dan saya sadar bahwa saya tidak bisa meminta atau mengajak guru-guru melakukan ini (merdeka belajar),” ujar Nadiem.

Menurutnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dinas-dinas pendidikan memiliki pekerjaan rumah yaitu memberikan ruang-ruang inovasi untuk guru, murid, dan sekolah.

Nadiem menyebutkan sudah melihat secara garis besar aturan dan kebijakan yang menghambat ruang inovasi guru.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayan lewat Direktur Jenderal dan Staf Khusus Eselon 1 sedang menyisir peraturan-peraturan yang bisa disederhanakan.

2. Guru penggerak

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim (kompas tv)
Poin kedua yang ia katakan penting adalah adanya seorang guru penggerak.

Masih dalam kesempatan yang sama, menurut Nadiem masih ada yang salah mengira jika peningkatan kualitas pendidikan hanya dilakukan pemerintah.

“Dan yang kedua, banyak yang mengira reformasi pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan (adalah) suatu yang dilakukan oleh pemerintah saja ataupun berdasarkan kurikulum saja, kebijakan maupun anggaran,” ujarnya.

Lanjutnya, ia berujar jika dampak dari reformasi pendidikan yang besar ada pada gerakan guru penggerak.

Menurutnya dampak dari kurikulum, kebijakan, maupun anggaran yang dilakukan pemerintah lah yang lebih kecil.

Untuknya Nadiem menyarankan guru penggerak bisa dijadikan gerakan di masing-masing sekolah.

“Guru penggerak ini beda dari yang lain dan saya yakin di semua unit pendidikan, baik di sekolah maupun di universitas ada paling tidak minimal satu guru penggerak,” ujarnya.

Nadiem bahkan tak ragu mengungkap bagaimana seorang guru penggerak yang berbeda dengan guru lainnya.

Menurut Nadiem, guru penggerak adalah guru yang lebih mengutamakan murid-murid dibanding apapun bahkan karirnya sendiri.

"Keutamaan itu juga berlaku untuk murid dan pembelajaran murid. Dan karena itu dia akan mengambil tindakan tindakan tanpa disuruh tanpa diperintahkan untuk melakukan yang terbaik bagi muridnya,” tambah Nadiem.

Ia mencontohkan tentang orangtua penggerak yang memiliki tujuan yang sama dengan guru penggerak.

Tujuannya yaitu semua yang terbaik untuk anak.(*)

Artikel ini telah tayang di tribun-timur.com dengan judul Mendikbud Nadiem Makarim Bakal Hapus Ujian Nasional (UN), Jusuf Kalla Pernah Bilang: Berbahaya

Sumber Kekayaan Yuni Shara, Jarang On Air Tapi Bisnisnya Bukan Ecek-ecek, Lihat Rumah Mewahnya

Daftar 10 Orang Terkaya di Indonesia 2019 Lengkap dengan Jumlah Harta Kekayaannya Triliunan

Ingat Siapa 9 Naga Konglomerat Indonesia? Bagaimana Kondisinya setelah Pilpres 2019 Berakhir

Sumber: Tribun Timur
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved