Pajak Kendaraanmu Mati atau Nunggak? Siap-siap Kena Denda Rp 500 Ribu

emilik kendaraan bermotor yang tidak tertib atau menunggak pajak akan dikenakan sanksi, yaitu berupa denda maksimal Rp 500.000 atau kurungan pidana

Pajak Kendaraanmu Mati atau Nunggak? Siap-siap Kena Denda Rp 500 Ribu
Tribunjambi/Samsul Bahri
Ilustrasi razia kendaraan bermotor 

Pajak Kendaraanmu Mati atau Nunggak? Siap-siap Kena Denda Rp 500 Ribu

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Pemilik kendaraan bermotor yang tidak tertib atau menunggak pajak akan dikenakan sanksi, yaitu berupa denda maksimal Rp 500.000 atau kurungan pidana hingga dua bulan.

Aturan tersebut tertulis pada Pasal 288 ayat 1 Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Disebutkan bahwa; Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Ilustrasi razia kendaraan
Ilustrasi razia kendaraan (Tribunjambi/Ferry Fadly)

"Sesuai dengan aturan yang berlaku, penunggak pajak bisa dikenakan denda," ujar Kepala Bagian Operasional Korlantas Polri Kombes Pol Benjamin lewat sambungan telepon dengan KOMPAS.com, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Pada kesempatan terpisah, Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Faisal Syafruddin menyatakan bahwa sanksi bagi penunggak pajak kendaraan tidak hanya ditilang.

Tetapi, mobil atau motor bersangkutan bisa disita dan dilelang.

Kronologi Reuni 212, Anies Baswedan Salah Ucap, Dipanggil Gubernur Indonesia dan Isi Orasi di Monas

Ini Sosok Frederika Alexis Cull Puteri Indonesia 2019 Wakil di Miss Universe

"Kalau sampai tahun depan kita sudah tidak bicara keringanan lagi (bagi para pelanggar), kita langsung law enforcement (penegakkan hukum)," kata dia.

"Kita punya surat paksa, kalau dia tidak bisa bayar akan kita sita. Hasil sitaannya kita lelang. Misalkan dia punyaa utang (pajak) Rp 10 juta, lelang kendaraannya Rp 50 juta, maka Rp 40 jutanya akan kita kembalikan. Yang penting kita sita dulu, dari sita nanti kita lelang," kata Faisal.

Petugas BPRD yang memiliki wewenang untuk menyita, yaitu juru sita, dan saat penyitaan akan didampingi oleh kepolisian atau kejaksaan.

Sebelum dilakukan penyitaan, BPRD DKI Jakarta akan mengirim surat pemberitahuan tunggakan pajak kepada pemilik.

"Oleh sebab itu, selagi ada keringanan membayar pajak, harus dimanfaatkan, sanksinya sudah kita hapuskan. Sayang kalau tidak dipergunakan, bisa untuk BBN-KB kedua itu kita kasih diskon 50 persen," ujar Faisal.

Adapun tindakan tegas ini, menurutnya untuk memberi kesadaran pada seluruh pemilik kendaraan agar selalu taat membayar pajak.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Penunggak Pajak Kendaraan Bisa Didenda Setengah Juta Rupiah", https://otomotif.kompas.com/read/2019/12/02/081200915/penunggak-pajak-kendaraan-bisa-didenda-setengah-juta-rupiah.
Penulis : Ruly Kurniawan

Editor: suci
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved