BPJS Kesehatan

Kepesertaan JKN Jambi 1,7 Juta Jiwa, BPJS Kesehatan Apresiasi Pemda yang Daftarkan Penduduknya

Realisasi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Provinsi Jambi sebesar 76,5 persen. Dari 3,4 juta jiwa penduduk Provinsi Jambi, 51,38

Kepesertaan JKN Jambi 1,7 Juta Jiwa, BPJS Kesehatan Apresiasi Pemda yang Daftarkan Penduduknya
IST
BPJS Kesehatan Gelar Media Gathering Sekaligus Sosialisasi Penyesuaian Jaminan Kesehatan 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Realisasi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Provinsi Jambi sebesar 76,5 persen. Dari 3,4 juta jiwa penduduk Provinsi Jambi, 51,38 persen atau 1,7 juta jiwa jumlah penduduk di Jambi tercatat sebagai peserta JKN.

Deputi Direksi Wilayah Sumbagteng & Jambi, Ari Dwi Aryani mengatakan, angka ini masih di bawah rata-rata nasional sebesar 83,1 persen. Hal tersebut dia sampaikan pada saat acara Forum Komunikasi Antar Pemangku Kepentingan Utama Provinsi Jambi Semester II 2019, di Aston Jambi Hotel & Conference Center, Senin (2/12).

"Rata rata nasional capaian cakupan kepesertaan penduduk Indonesia yang sudah jadi peserta BPJS Kesehatan per 31 Oktober 2019 83 persen, kalo Jambi sekitar 76 persen jadi masih di bawah angka nasional, tapi beberapa kabupaten/kota ada yang sudah mencapai UHC (Universal Health Coverage) dan tahun depan ada lagi beberapa yang akan menyusul," ujarnya.

Hadirnya JKN KIS memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia dapat mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan finansial. Hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah maupun BPJS Kesehatan.

"Ini menjadi PR untuk semua, memang betul pemerintah daerah sebagai pemilik wilayah yang memiliki penduduk bertanggung jawab tapi kami juga memilih tanggung jawab untuk terus melakukan sosialisasi ke masyarakat," ujarnya.

Jaminan kesehatan memiliki asuransi kesehatan sosial dan dengan ini semua orang dituntut memiliki kesadaran membayar iuran karena dengan BPJS dengan sistem gotong-royong. Agar capaian dalam menjalankan program dari JKN KIS tercapai hal ini butuh bantuan dan dukungan dari semua pihak.

"Membangun kesadaran untuk punya tabungan ketika sakit itulah yang sampai saat ini ada 25 persen kita harus dorong (willingness to pay), kalo Ability to pay rasanya baik pemerintah pusat maupun daerah sudah menanggung hampir seratus jutaan penduduk yang kategori miskin, PR adalah apakah data yang masuk di kategori penduduk miskin itu betul karena masih ada yang harus diverifikasi lagi, jadi bersama samalah kita dengan pemerintah di Provinsi Jambi, agar seluruh masyarakat menjadi peserta BPJS Kesehatan dan dapat mengakses layanan kesehatan," jelasnya.

Pihaknya juga menghargai Pemerintah daerah yang telah berusaha mendaftarkan seluruh penduduknya untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Pemerintah Kabupaten Batanghari satu daerah yang mendapat penghargaan dari BPJS Kesehatan.

Asisten I Setda Provinsi Jambi Apani mengatakan, butuh kerjasama semua pihak agar tercapai peningkatan dalam menjalankan program JKN KIS.

"Masyarakat kita dan dukungan pemerintah teman-teman di kabupaten terkait dengan BPJS Kesehatan telah berupaya semaksimal mungkin memperluas cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Provinsi Jambi," tutupnya.

Penulis: fitri
Editor: fifi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved