Dikritik Karena Berikan Grasi untuk Annas Maamun Koruptor Alih Fungsi Lahan di Riau, Ini Kata Jokowi

Hak ini baru saja digunakan kembali oleh Jokowi kepada mantan Gubernur Riau Annas Maamun belum lama ini.

Dikritik Karena Berikan Grasi untuk Annas Maamun Koruptor Alih Fungsi Lahan di Riau, Ini Kata Jokowi
Instagram @sekretariat.kabinet
Presiden Joko Widodo (Jokowi) 

Dikritik Karena Berikan Grasi untuk Annas Maamun, Koruptor Kasus Alih Fungsi Lahan di Riau, Ini Kata Jokowi

TRIBUNJAMBI.COM - Grasi merupakan salah satu hak konstitusional Presiden yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, selain abolisi dan amnesti.

Istilah grasi diartikan sebagai pengampunan yang diberikan Presiden terhadap seorang yang tersangkut hukum, bisa berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana.

Hak ini baru saja digunakan kembali oleh Jokowi kepada mantan Gubernur Riau Annas Maamun belum lama ini.

Gubernur Riau Annas Maamun ketika digiring KPK ke Rutan Guntur(TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)
Gubernur Riau Annas Maamun ketika digiring KPK ke Rutan Guntur(TRIBUNNEWS/DANY PERMANA) (kompas.com)

Annas sempat terlibat dalam kasus korupsi alih fungsi lahan di Riau dan ditetapkan menerima hukuman penjara selama 7 tahun.

Namun, belakangan diketahui Jokowi telah memotong masa hukuman Annas selama 1 tahun melalui Keputusan Presiden Nomor 23/G Tahun 2019 yang dikeluarkan pada 25 Oktober lalu.

Informasi ini disampaikan oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Ade Kusmanto melalui siaran pers, Selasa (26/11/2019).

Keputusan itu pun banyak dipertanyakan bahkan dihujani kritikan dari berbagai pihak.

Masih Berstatus Suami Karen Pooroe, Arya Satria Claproth Tinggal dengan Marshanda? Siapa Sosok Arya?

Peruntungan Zodiak Kamis Manis (28/11) - Pisces Dihantui Tagihan, Libra Pebisnis Ketemu Hari Baik

Banyak yang menyampaikan kekecewaannya mengapa seorang terpidana kasus korupsi masih mendapatkan keringanan dari negara.

Misalnya seperti yang dikemukakan oleh International Corruption Watch (ICW), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Pimpinan Komisi III DPR RI.

Halaman
123
Editor: suci
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved