Jika Ingin Bersih-bersih di Pertamina, Ahok BTP Harus Berani Bilang Tidak, Ini Deretan Mafia Migas

Jika Ingin Bersih-bersih di Pertamina, Ahok BTP Harus Berani Bilang Tidak, Ini Deretan Mafia Migas

TRIBUNJAMBI.COM - Politisi Partai Nasdem Kartubi turut berkomentar soal pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok BTP menjadi Komisaris Utama Pertamina.

Kartubi memberikan komentarnya dalam acara Sapa Indonesia Malam yang kemudian diunggah oleh kanal YouTube KompasTV, Senin (25/11/2019).

Kartubi mengungkap bahwa Pertamina harus menghentikan pembelian minyak mentah dari trader untuk mengurangi mafia migas.

"Mafia migas itu tidak kelihatan, tidak bisa dilacak, nggak bisa terendus, tetapi keluhan-keluhannya begitu banyak," terang Kartubi.

Adanya mafia migas karena adanya pembelian impor minyak mentah ataupun BBM dari luar negeri.

"Mafia ini terkait dengan proses pembelian impor BBM dari luar negeri ataupun minyak mentah dapet bonus," jelas Kartubi.

Kartubi menilai solusi untuk mengurangi mafia migas di Pertamina adalah dengan melakukan pembelian langsung ke produsennya.

• Daftar Harga Motor Sport 150-250cc - Honda CBR, Suzuki GSX, Kawasaki Ninja, Yamaha R25, KTM Duke

• Berat Badan Syahrini Naik Tajam Sampai Dikira Hamil, Ternyata Istri Reino Barack Akui Hal Ini

"Dari dulu saya bilang kalau itu yang disebut mafia migas, solusinya amat sangat gampang yaitu Pertamina kalau mau membeli minyak mentah dari luar negeri mestinya beli langsung dari produsennya," ungkap Kartubi.

Menurut Kartubi selama ini pembelian migas dilakukan lewat trader.

Trader bukan produsen melainkan makelar yang memberi migas dari produsen untuk di jual ke Pertamina.

"Selama ini kalau bukan lewat produsen, lewat trader. Trader bukan produsen, dia membeli minyak dari produsen (makelar) untuk dijual, pembelinya kita," terang Kartubi.

Dengan masuknya Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina diharapkan mampu untuk memutus hubungan dengan makelar-makelar tersebut.

Pertamina harus melakukan deal untuk membeli migas dari luar negeri langsung dari produsennya.

"Perintahkan Pertamina untuk deal bisnis, membeli minyak mentah, membeli BBM, elpiji dari luar negeri langsung dari produsennya," ungkap Kurtubi.

• Sinopsis Film Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer, Kisah Penjahat Bikin Kawah di Seluruh Dunia

• Daftar Harga Motor Sport 150-250cc - Honda CBR, Suzuki GSX, Kawasaki Ninja, Yamaha R25, KTM Duke

Politisi Nasdem: Ahok Harus Berani Berkata 'Tidak' Terhadap Kebijakan Pemerintah untuk Pertamina

Politisi Partai Nasdem Kartubi turut berkomentar terkait dengan pengangkatan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina.

Tanggapan Kurtubi tersebut disampaikan dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam yang kemudian diunggah oleh kanal YouTube Talk Show tvOne, Minggu (24/11/2019).

Kurtubi menyebut kehadiran Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina adalah sebagai pendobrak.

"Saya rasa satu hal yang perlu digaris bawahi kehadiran Pak Basuki sebagai Komisaris Utama, sikap jiwa pendobrak saya dukung itu," jelas Kurtubi.

Lebih lanjut, Kurtubi mengungkapkan Ahok harus bisa berkata 'Tidak' terhadap kebijakan-kebijakan dari pemerintah terkait sumber daya migas.

"Beliau kalau bisa sebagai Komisaris Utama Pertamina bisa mengatakan 'tidak' pada perintah pemerintah yang menyangkut sumber daya migas terutama pembangunan kilang," terang Kurtubi.

Kurtubi kemudian menyinggung soal penugasan pemerintah ke Pertamina mengenai pembangunan kilang di Bontang yang tidak efisien.

"Saya di Komisi VII sudah lima tahun, pemerintah menugaskan ke Pertamina untuk membangun kilang di Bontang, ini salah. Salahnya tidak efisien. Mestinya Komisaris Utama Pertamina mengatakan 'Tidak'," ungkap Kurtubi.

• Deretan Promo Lengkap KFC Mulai Hari Ini Sampai 31 Desember, Ada 5 Ayam Hanya Rp 49.545!

• Siap-siap, Ada Nasi Goreng Spiral di Kampung KB di Lebak Bandung

Ahok Resmi Jadi Komisaris Utama Pertamina, Politikus Demokrat Ferdinand Hutahaean: Saya Agak Pesimis

Politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean sebut pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina sebagai kebijakan yang tanggung dari Kementerian BUMN.

Tanggapan tersebut disampaikan oleh Ferdinand Hutahaean dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam yang kemudian diunggah oleh kanal YouTube Talk Show tvOne, Minggu (24/11/2019).

Ferdinand Hutahaean menganggap bahwa misi dan opini besar yang telah terbentuk tentang Ahok, seharusnya Ahok dijadikan Direktur Utama (Dirut) bukan hanya menjadi Komisaris Utama.

"Kalau misi dan opini yang dibentuk sedemikian besarnya bahwa Ahok ini pendobraklah, penghabis mafia migaslah, segala macam. Pertanyaan saya kenapa tidak jadikan Ahok sebagai Dirut saja?" terang Ferdinand.

"Karena kalau komisaris ini kewenangannya terbatas sekali, terbatas beliau itu hanya bisa mengawasi, merekomendasikan, menyetujui atau tidak menyetujui sebuah program," ungkap Ferdinand.

"Tetapi janagn lupa semua kebijakan korporasi itu ada di tangan Board of Directors (BOD), semua tandatangan BOD lah yang membuat operasi perusahan ini berjalan," jelas Ferdinand.

Ferdinand menyampaikan bahwa visi dan misi yang dikembangkan ke Ahok menurutnya terlalu berlebihan.

"Jadi visi misi yang dikembangkan ke Ahok ini saya pikir jangan jadi berlebihan," terang Ferdinand.

"Kasihan juga nanti Ahok kalau kemudian ekspektasi besar yang ditumpukan ke pundak beliau ternyata tidak bisa diraih," tambahnya.

Lebih lanjut, Ferdinand menilai bahwa peran Ahok sebagai Komisaris Utama di Pertamina tidak akan banyak.

• Untuk Milenial dan Gen Z Stylish, Spesifikasi Lengkap Vivo S1 Pro, Desain 4 Lensa Kamera Belakang

• Mulan Jameela Menangis Usai Kezalimannya Dibongkar politisi Partai Nasdem Ini, Sempat Curhat Hijrah

Ferdinand justru pesimis terhadap kinerja yang dilakukan Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina ke depan.

"Jadi saya pikir peran Pak Ahok disini kemungkinan besar ya tidak akan banyak, saya agak pesimis melihatnya," jelas Ferdinand.

Ferdinand kemudian kembali menegaskan pernyataan soal keputusan Kementerian BUMN yang tanggung terkait pengangkatan Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina.

Menurut Ferdinand, seharusnya Ahok menduduki jabatan sebagai Dirut atau di tempatkan ke BUMN lain yang sedang bermasalah, seperti BPJS kesehatan.

"Ini kenapa saya bilang kebijakan Kementerian BUMN serba tanggung karena kalau narasinya pendobrak, saya minta tadinya kalau Pak Ahok ini tempatkan saja ke Dirut atau tempatkan ke BUMN lain untuk diselesaikan yang sedang bermasalah, contohnya BPJS kesehatan," terang Ferdinand.

Namun demikian, Ferdinand mengakui bahwa Ahok punya karakter dan kemampuan yang mendukung untuk bergabung di BUMN.

Ferdinand juga memaparkan mengenai kesuksesan Ahok saat menjadi gubernur di DKI Jakarta yang berhasil membangun Simpang Susun Semanggi tanpa APBD.

"Beliau punya karakter dan kemampuan, kita lihat waktu beliau jadi gubernur mampu membangun Jakarta, Simpang Susun Semanggi tanpa APBD barangkali BPJS bisa beliau selesaikan tanpa APBN, tidak ada defisit lagi," tutur Ferdinand.

"Nah hal-hal seperti ini yang perlu dilihat dimana Ahok ini lebih pas ditempatkan," tambahnya.

Meskipun Ferdinand pesimis terhadap peran Ahok di Pertamina, tetapi ia masih punya sedikit harapan untuk Ahok.

"Kalau sekarang di tempatkan di Pertamina ya saya agak pesimis meskipun punya harapan sedikit-sedikit," jelasnya.

(Tribunnews.com/Nanda Lusiana Saputri)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ahok Jadi Komisaris Utama Pertamina, Kurtubi Beri Saran Cara Berantas Mafia Migas, https://www.tribunnews.com/nasional/2019/11/26/ahok-jadi-komisaris-utama-pertamina-kurtubi-beri-saran-cara-berantas-mafia-migas?page=all.
Penulis: Nanda Lusiana Saputri