Info BPJS Kesehatan

Zulfikar: Akan Ada Riak saat Penyesuaian Iuran JKN-KIS, Namun Semua Demi Kepuasan Masyarakat

Hal ini turut menjadi perhatian Zulfikar Ahmad selaku anggota Komisi IX DPR RI pada saat pelaksanaan kunjungan kerja ke kantor BPJS Kesehatan Cabang

Zulfikar: Akan Ada Riak saat Penyesuaian Iuran JKN-KIS, Namun Semua Demi Kepuasan Masyarakat
Istimewa
Zulfikar Ahmad, Anggota Komisi IX DPR RI, pada saat pelaksanaan kunjungan kerja ke kantor BPJS Kesehatan Cabang Jambi pada Senin (11/11). 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, menuai beragam respon dari masyarakat. Padahal, besaran iuran yang baru ternyata masih di bawah angka perhitungan iuran yang sesungguhnya.

Hal ini turut menjadi perhatian Zulfikar Ahmad selaku anggota Komisi IX DPR RI pada saat pelaksanaan kunjungan kerja ke kantor BPJS Kesehatan Cabang Jambi pada Senin (11/11).
Kunjungan yang dilakukan Zulfikar secara mendadak ini pada awalnya adalah untuk mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program JKN-KIS di Wilayah Kota Jambi. Namun yang lebih menjadi perhatian adalah bagaimana animo masyarakat tentang penetapan Peraturan Presiden Nomor 75 tersebut.

"Peraturan pemerintah ini sudah ditetapkan dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Walaupun penerapannya baru akan dilaksanakan per Januari 2020, saya ingin melihat secara langsung bagaimana reaksi masyarakat terhadap perubahan iuran tersebut dan kita juga para anggota dewan telah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 2 hari yang lalu yang juga membahas tentang penyesuaian iuran ini apakah akan menimbulkan riak riak negatif dari masyarakat," ujar Zulfikar.

"Salah seorang peserta yang bertemu dengan saya tadi di ruang tunggu pelayanan menyebutkan keperluannya datang ke kantor BPJS Kesehatan untuk melakukan perubahan kelas perawatan. Dia menyebutkan bahwa didalam Kartu Keluarganya terdapat tujuh orang peserta dan saat ini terdaftar di kelas dua sehingga agak keberatan apabila harus menanggung iuran yang baru untuk kelas perawatan kelas 2," sebut Zulfikar.

"Namun ketika saya tanyakan, apa ia keberatan dengan penyesuaian iuran tersebut, ibu itu menyebutkan tidak keberatan apabila kebijakan tersebut dapat membantu pemerintah. Karena bagi si ibu, Program JKN ini sangat bermanfaat bagi keluarganya, hanya saja ia dan keluarga akan menyesuaikan hak kelas perawatan sesuai dengan kemampuan saja, artinya memang banyak pro dan kontra yang terjadi tapi itu hal yang biasa," tambahnya

Dalam kunjungan tersebut, Zulfikar Ahmad didampingi oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jambi, Rizki Lestari, yang juga turut mendengar penuturan peserta.

Dalam kesempatan yang sama Rizki juga menjelaskan tujuan pemerintah pada akhirnya mengambil kepurusan untuk menyesuaikan iuran JKN ini.

"Pemerintah mengambil kebijakan tersebut demi keberlangsungan Program JKN-KIS yang berkesinambungan, yang kemudian akan mempengaruhi perbaikan pada kualitas pelayanan kesehatan, tentu kita sebagai warga negara tidak ingin Program ini menjadi kenangan hanya karena tidak mampu bertahan dan tidak ada perbaikan, untuk itu penyesuaian iuran adalah salah satu opsi yang diambil oleh pemerintah," jelas Rizki. (*)

Editor: duanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved