Effendi Hatta, Zainal Abidin, dan Muhamadiyah Akan Jalani Sidang Perdana di Jambi Selasa Besok

Tiga tahanan Komisi Pemberanrasan Korupsi (KPK) akan mengikuti sidang perdana Selasa (19/11).

Effendi Hatta, Zainal Abidin, dan Muhamadiyah Akan Jalani Sidang Perdana di Jambi Selasa Besok
Tribunjambi/Jaka HB
Zumi Zola, Effendi Hatta & Erwan Malik, Begini Mantan Pejabat Jambi Saat Reuni di Tipikor Jambi 

Effendi Hatta, Zainal Abidin, dan Muhamadiyah Akan Jalani Sidang Perdana di Jambi Selasa Besok

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI- Tiga tahanan Komisi Pemberanrasan Korupsi (KPK) akan mengikuti sidang perdana Selasa (19/11). Mereka adalah Effendi Hatta, Zainal Abidin, dan Muhamadiyah anggota DPRD Provinsi Jambi periode Tahun 2014-2019, menjalani sidang perdana, Selasa (19/11).

Ketiganya mendengarkan surat dakwaan penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada sidang yang dipimpin Ketua Majelis, Yandri Roni.

“Sesuai penetapan jadwal, sidang perdana pembacaan surat dakwaan akan digelar, Selasa (19/11),” kata Yandri Roni

Dia mengatakan pada sidang perdana ini, sebelumnya akan cek identitas para terdakwa dan penasehat hukum yang mendapingi terdakwa.

“Sebelum pembacaan surat dakwaan, majelis akan mengecek dulu identitas terdakwa dan penasehat hukum terdakwa,” tambahnya.

Pemprov Jambi Ingatkan 3 Hal Terlarang Saat Pilkada Serentak 2020, ASN Bisa Kena Sanksi

Baru Dibeli, Mobil Alphard Hilang di Parkiran RSUD Raden Mattaher Jambi, Dirut Rumah Sakit Bingung

6.000 Pelari Ikut Lomba 10 K di Kerinci, PASI Kerinci Jaring Atlet Lari untuk Porprov 2020

Mereka diduga telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan sebagai perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji berupa uang sejumlah Rp 380 juta yang diterima Zainal Abidin. Kemudian Effendi Hatta diduga menerima Rp 375 juta, dan Muhammadiyah menerima Rp 200 juta.

Diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya. Terdakwa bersama anggota DPRD Provinsi Jambi supaya menyetujui Raperda APBD TA 2017 menjadi Perda APBD TA 2017, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Para terdakwa dan anggota DPRD Provinsi Jambi lainnya mengetahui penerimaan hadiah atau janji berupa uang dari Zumi Zola Zulkifli dan Apif Firmansyah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Atau kedua, Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.(Jaka HB)

Penulis: Jaka Hendra Baittri
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved