Kominfo Tanjab Barat Habiskan Ratusan Juta untuk Rapat Keluar Daerah, Dewan Minta Inspektorat Turun

Anggaran perjalanan dinas untuk kegiatan konsultasi keluar daerah Dinas Kominfo Kabupaten Tanjung jabung Barat mencapai ratusan juta.

Kominfo Tanjab Barat Habiskan Ratusan Juta untuk Rapat Keluar Daerah, Dewan Minta Inspektorat Turun
Tribunjambi/Darwin
Kantor Dinas Kominfo Tanjabbar. 

Kominfo Tanjab Barat Habiskan Ratusan Juta untuk Rapat Keluar Daerah, Dewan Minta Inspektorat Turun

TRIBUNJAMBI.COM, KUALA TUNGKAL - Anggaran perjalanan dinas untuk kegiatan konsultasi keluar daerah Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Tanjung jabung Barat hampir mencapai Rp 600 juta lebih.

Berdasarkan data yang dihimpun Tribunjambi.com, anggaran di Dinas Kominfo Tanjabbar pada APBD-P tahun 2019 untuk kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah mendapat tambahan dana sebesar Rp 104 juta. Jika ditambah dengan anggaran pada APBD murni, total anggaran untuk biaya konsultasi keluar daerah mencapai Rp 614 juta lebih. Jumlah ini setara dengan 72,71 persen dari total keseluruhan biaya perjalanan dinas yang mencapai Rp 845 juta.

Biaya rapat koordinasi ini mendapat sorotan Anggota DPRD Tanjabbar, Suprayogi. Ia mengatakan dengan tegas jangan menghabiskan uang untuk hal yang tidak penting. Menurutnya memperbaiki jaringan internet untuk masyarakat lebih baik atau membangun akses telekomuniasi untuk kebutuhan publik.

HJF Gunakan Probio FM dari Unja untuk Ternak Ayam yang Lebih Sehat

Tata Cara dan Bacaan Niat Puasa Senin Kamis Lengkap Dengan Manfaat Bagi yang Mengerjakan

Viral Video Oknum Anggota TNI Adu Jotos dengan Polisi di Tengah Jalan, Diduga Penyebabnya Karena

"Saya minta Inspektorat untuk terjunkan tim secara serius, audit dana yang begitu besar tersebut," tegas Politisi dari Partai Golkar tersebut, Rabu (13/11/2019).

Terpisah, Pengamat Pemerintah dan juga Tokoh Masyarakat Tanjabbar, H. Havy Zainsyah mengaku sangat menyayangkan anggaran konsultasi keluar daerah mencapai angka sebesar itu.

“Ini namanya mubazir dan pomborosan, karena dinas luar atau jalan-jalan keluar daerah itu tidak memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Seharusnya Kominfo fokus pada pembangunan infrastruktur komunikasi, apalagi program bandwith dinilai gagal karena jaringan data yang dibeberapa OPD sangat lemot bahkan nyaris tidak berfungsi," tegasnya.

Pengacara senior itu, juga meminta Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit anggaran perjalanan dinas tersebut, mengigat sekarang sudah jaman modern sangat tidak layak pejabat banyak melakukan perjalanan dinas.

"Sekarang jaman internet, apalagi di Dinas Kominfo. Dak layak perjalan dinas terlalu banyak, cukup melalui online. Hal ini butuh Inspektorat atau BPK untuk mengaudit porsi dari perjalan dinas Kominfo," jelasnya.

Sebelumnya usai melakukan pelantikan pejabat Eselon II, Senin (11/11/2019) kemarin Bupati Tanjabbar, Safrial juga telah menyinggung agar pejabat jangan kebanyakan dinas luar.

"Jangan sampai pensiun di jalan. Artinya kebanyakan jalan dinas luar. Jangan keasikan nongkrong di bandara terus," sindir Safrial saat itu.

Tata Cara dan Bacaan Niat Puasa Senin Kamis Lengkap Dengan Manfaat Bagi yang Mengerjakan

Menhan Prabowo Gunakan Iring-iringan dan Berisik Tak seperti Jokowi, Ini Tanggapan Gerindra

BUKAN Jadi Pengawas KPK, Menteri Luhut Binsar Panjaitan Tanggapi Jabatan Ahok BTP di BUMN

Sampai berita ini ditayangkan, Kepala Dinas Kominfo Tanjabbar, Taharuddin belum bisa dimintai keterangan. Tribunjambi.com mendatangi kantor Dinas Kominfo untuk konfirmasi terkait hal tersebut, Selasa (12/11/2019), namun Taharuddin tak berada di tempat. Dan, saat dihubungi via telpon juga tidak aktif. (Darwin Sijabat/ Tribunjambi.com)

Penulis: Darwin
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved