DPRD Jambi Tegaskan Penolakan Fly Over Bukan Seperti Suap Ketok Palu, Murni Karena Teknis

DPRD Jambi Tegaskan Penolakan Fly Over Bukan Seperti Suap Ketok Palu, Murni Karena Teknis

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Penolakan rencana pembangunan fly over Simpang Mayang tahun 2020, murni karena teknis ketidaksiapan Dinas PUPR untuk melaksanakannya dalam satu tahun anggaran.

DPRD Provinsi Jambi pesimis pembangunan fly over yang diusulkan dalam satu tahun anggaran pada 2020 mendatang, bisa terlaksana dengan baik.

"Banyak hal yang tidak bisa diyakinkan kepada kita, mulai dari pembebasan lahan yang belum selesai, teknis utilitas pemindahan jaringan listrik dan telkom di kawasan itu juga belum dianggarkan, kemudian rekayasa lalu lintas yang belum direncanakan," sebut Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Rocky Candra, saat menggelar konferensi pers, Senin (11/11).

Selain itu, disebutkan Rocky saat ini ada tiga orang anggota DPR RI dari Jambi yang duduk di komisi V bidang pembangunan. Menurut Rocky, hal ini menjadi peluang besar untuk mendorong anggaran pusat ke daerah untuk membangun fly over.

• Hubungan Garuda dan Sriwijaya Air Kembali Memanas, Penerbangan di Bandara Muara Bungo Masih Normal

• Ketemu Abdul Somad, Wali Kota Sungai Penuh Kepikiran Jumlah Pondok Pesantren yang Minim

• 10 Pelaku Illegal Driling Ditangkap, Polda Jambi Buru Pemodal yang Diketahui Identitasnya

Disinggung masalah sudah ditetapkanya KUAPPAS tahun 2020, legislator dari Partai Gerindra ini menyebut bahwa di dalam KUAPPAS yang telah ditetapkan oleh anggota DPRD periode lalu tidak disebutkan secara terperinci mengenai fly over.

"Yang ada hanya anggaran untuk peningkatan jalan dan jembatan, tapi di RKA PUPR fly over muncul," ujarnya.

Kemudian Rocky kembali menegaskan, penolakan terhadap pembangunan fly over ini murni kerena teknis, bukan seperti uang ketok palu.

"Saya pertegas, kita tidak ada namanya budaya ketok palu, penolakan ini murni karena teknis, kepentingan kami murni untuk pembangunan rakyat Jambi," pungkasnya.