OPINI: Harapan Itu di Tanganmu Jendral

Kehadiran Komisaris Jendral Idham Aziz memberikan harapan baru terhadap pengusutan kasus yang menyita perhatian publik

OPINI: Harapan Itu di Tanganmu Jendral
Tribunnews
Idham Azis calon Kapolri baru 

Opini

HARAPAN ITU DI TANGANMU JENDRAL

BAK mentari terbit pagi hari, kehadiran Komisaris Jendral Idham Aziz memberikan harapan baru terhadap pengusutan kasus yang menyita perhatian publik beberapa tahun ini, tidak hilang dalam ingatan kita  yaitu kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK  Novel Baswedan. Sudah lebih dari 2 tahun namun kasus tersebut tak kunjung diusut tuntas, entah kesulitan dalam mengungkap nya atau malah ada oknum pejabat polri yang terlibat sehingga kasus tersebut sengaja ditunda dan tidak kunjung diselesaikan. Sudah berbagai cara dilakukan untuk menyelesaikan kasus tersebut namun tak juga kunjung membuahkan hasil. Terakhir, presiden membentuk tim independen dalam mengusut kasus tersebut  tim Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Namun tidak juga kunjung membuahkan hasil yang memuaskan yang justru publik pesimis akan pengusutan kasus tersebut hingga selesai. Kini harapan itu seolah muncul kembali dengan mengajukan Komisaris Jendral Idham Aziz sebagai calon tunggal kapolri menggantikan Jendral Tito Karnavian yang sedang menjabat sebagai menteri dalam negeri. Sekarang harapan itu diletakkan dikepemimpinannya dalam mengusut tuntas kasus penyiraman tersebut. Ditambah lagi dengan Komjen Idham sebelumnya ditunjuk sebagai tim penanggung jawab atas pengusutan oleh tim TGPF, tentunya hal ini menjadi modal utama beliau dalam mengusut serta membongkar siapa dalang dibalik kasus penyiraman terhadap novel baswedan.

Pengajuan penggganti Kapolri oleh presiden diterima dengan baik oleh DPR RI, secara aklamasi DPR pun menyetujui pengisian jabatan kapolri tersebut oleh Komjen Idham Aziz, tentunya nanti akan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR RI. Tentu nantinya tantangan beliau tidaklah mudah, hanya dalam kurang lebih 14 bulan beliau harus menyelesaikan permasalahan tersebut. Salah satu tantangan besar bagi polri adalah masalah koridor hukum yaitu menghormati, melindungi , dan menegakkan pelanggaran HAM. Menurut data pengaduan yang diterima oleh Komnas HAM, Polri merupakan institusi yang banyak sekali dilaporkan tahun ini, terutama terkait dengan pelanggaran-pelanggaran hak atas keadilan. Polri memiliki tugas dan wewenang yang luas diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri memiliki 48 tugas dan wewenang. Tugas dan wewenang tersebut meliputi penegakan hukum, pemeliharaan keamanan, dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan masyarakat (public service). Kewenangan yang luas tersebut diduga sebagai faktor pemicu banyaknya pengaduan dugaan pelanggaran hak atas keadilan oleh Polri. Kewenangan yang besar tanpa diimbangi dengan kapasitas, integritas, dan pengawasan akan bermuara pada penyalahgunaan wewenang. Institusi kepolisian dinilai lamban dalam menangani kasus tersebut, seharusnya dengan beberapa kewenangan yang dimiliki Polri justru menjadi langkah yang mudah dalam mengusut dan menyelesaikan kasus itu, namun pada kenyataannya masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi justru didalam institusi Kepolisian itu sendiri, institusi kepolisian banyak diadukan oleh masyarakat atas kinerjanya yang lamban bahkan menyalahi aturan dan prosedur yang berlaku, Materi yang diadukan oleh masyarakat ke Komnas HAM, selain persoalan administratif dan teknis, adalah terkait dengan dugaan pelanggaran due process of law. Di antaranya, berbagai dugaan yang meliputi penangkapan dan penahanan secara semena-mena, tersangka yang tidak disediakan pendamping hukum, penyelidikan/penyidikan yang diskriminatif, dan tindakan semena-mena dalam proses pemeriksaan untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka.

Terpenuhinya hak atas keadilan adalah fondasi bagi terwujudnya masyarakat yang berbasis pada tatanan yang berdasarkan pada hukum (rule of law). Dalam bangunan rule of law, kepolisian adalah aktor penting dalam criminal justice system. Kepolisian berada di garda terdepan dalam criminal justice system, selain kejaksaan, advokat, pengadilan, Mahkamah Agung, dan lembaga pemasyarakatan yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM.

Sebagai institusi yang berhubungan langsung dengan kasus-kasus, kepolisian dituntut untuk profesional sehingga efektif dalam menangani beberapa kasus yang terjadi, berdasarkan pada fakta yuridis, sosiologis, dan memenuhi asas keadilan. Jadi, bukan berdasarkan atas interpretasi hukum secara sepihak sehingga bisa melanggar hak atas keadilan. Kualitas dan akuntabilitas penegakan hukum dari awal yang diemban oleh Polri akan menentukan proses penegakan hukum selanjutnya hingga putusan pengadilan. Polri memegang kewenangan dan tanggung jawab sangat besar untuk mewujudkan harapan masyarakat akan penegakan hukum yang berkualitas dan profesional. Sebagai garda terdepan tentu masyarakat mengharapkan penegakan itu benar-benar efektif tanpa pandang bulu siapa yang melakukan kejahatan, polri dinilai mampu dalam melakukan hal  tersebut akan tetapi masih banyak juga kasus-kasus yang pandang bulu dan melihat siapa yang melakukannya, tentu jika hal ini dibiarkan maka kepercayaan masyarakat atas institusi kepolisian dalam menegakkan keadilan semakin berkurang, jika hal itu terjadi maka masyarakat akan mencari dan menegakan hukum berdasarkan semau mereka hal inilah yang tidak diinginkan. Sebagai penegak hukum terdepan, polisi menjadi wajah dari negara dalam penegakan hukum sehingga baik dan buruknya hukum dari perspektif masyarakat akan dilihat dari bagaimana Polri berhadapan dengan masyarakat, khususnya ketika menjalankan tugas penyidikan. Polisi dituntut untuk humanis dan menjadi pelayan publik yang bersahabat dengan masyarakat dan melindungi hak-hak tersangka, bukan sebaliknya. Kerinduan masyarakat akan polisi yang baik dan jujur ini adalah tantangan bagi kapolri baru untuk mewujudkannya baik secara top down dan bottom up. Secara top down, para pejabat Polri dari tingkat pusat sampai di daerah harus mampu menjadi contoh bagi anak buahnya. Teladan ini, selain dalam bentuk perilaku yang sederhana dan humanis, juga dalam bentuk kebijakan yang mampu menekan potensi penyalahgunaan wewenang setiap anggota Polri pada setiap tingkatan.

Secara bottom up fenomena polisi-polisi teladan harus dipromosikan sebagai bentuk pembuktian bahwa polisi baik dan jujur adalah keniscayaan yang bisa ditunjukkan oleh masing-masing personel Polri. Anggota Polri yang berkinerja baik harus diapresiasi dan diberikan rewards yang memadai dan sebaliknya. Sekarang harapan itu kami letakkan ke pundak Pak Idham Aziz dalam menyelesaikan permasalahan yang belum selesai, kami menunggu terobosan beliau dalam menyelesaikan kasus Novel Baswedan dan semoga kasus ini dapat terselesaikan sehingga masa depan penegakan hukum dan HAM dinegara ini dapat berjalan dengan baik. Selamat bertugas Jendral kau pasti bisa!.

IDENTITAS PENULIS :

Penulis bernama Jagarudi atau biasa dipanggil Rudi keseharian penulis adalah mahasiswa fakultas hukum Universitas Andalas, selain itu penulis juga merupakan peneliti muda Pusat Kajian Agraria dan Adat (PagA) Fakultas Hukum Universitas Andalas

VIDEO: Polantas Tebingtinggi yang Pukul Sopir Ambulans

FOLLOW INSTAGRAM TRIBUN JAMBI:

.




Editor: nani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved