Ganti Rugi Tak Jelas, Jalan Menuju Kantor UPTD Pertanian Limun Diblokir Warga

Jalan Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pertanian di Rt 01 Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, diblokir warga.

Ganti Rugi Tak Jelas, Jalan Menuju Kantor UPTD Pertanian Limun Diblokir Warga
Tribunjambi/Wahyu Herliyanto
jalan Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pertanian di Rt 01 Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, diblokir warga. 

Ganti Rugi Tak Jelas, Jalan Menuju Kantor UPTD Pertanian Limun Diblokir Warga

TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN-Permasalahan sengketa lahan kembali terjadi di Kabupaten Sarolangun dan masih berbuntut panjang.

Kali ini, jalan Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pertanian di Rt 01 Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, diblokir warga.

Salah seorang warga Desa Pulau Pandan, Sanu membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan jalan menuju Kantor UPTD Pertanian Kecamatan Limun tersebut ditutup warga setempat beberapa hari lalu.

"Memang benar, telah delapan hari jalan menuju Kantor UPTD ditutup oleh Kadul (warga yang blokir). Saya juga tidak mengetahui lebih jauh, ada masalah apa sebenarnya," Ucap sanu. Kamis (31/10)

Sementara itu, Aprison saudara Kadul membeberkan permasalahan yang terjadi, yakni terkait atas ganti rugi lahan pendirian Kantor UPTD Pertanian tersebut beberapa tahun yang lalu, hingga kini belum menemukan titik kejelasan.

Seminggu Operasi Zebra 2019, 531 Pengendara Kena Tilang di Sarolangun, SAD Ikut Terjaring Razia

Pemkot Jambi Masih Menunggu Hibah 3 Aset Pemprov Jambi, Maulana Mengaku Telah Punya Rencana

Kasus Suap Ketok Palu DPRD Jambi, Pengacara Asiang: Apakah Ini Sebuah Pemerasan?

"Masalah ini semakin berlarut-larut semenjak tahun 2017 yang lalu, sebagian dari tanah pendirian UPTD Pertanian memang milik kami, sedangkan Dinas Pertanian juga mengklaim milik pemerintah daerah, atas dasar mereka telah membelinya dengan seseorang dan dibuktikan dengan sertifikat," jelasnya Aprison.

Hingga beberapa kali melangsungkan perundingan belum juga ada kejelasan atas ganti rugi tanah tersebut. Bahkan Aprison mengancam tidak akan membuka jalan menuju Kantor UPTD Pertanian, sebelum permasalahan ganti rugi lahan selesai sepenuhnya.

"Pihak dinas mengatakan mereka memiliki sertifikat atas tanah tersebut, namun kami mau melihat atas nama siapa sertifikat tersebut, kepada siapa mereka beli tanah itu, sedangkan kami mengetahui betul batas-batas tanah tersebut. Namun saat ini lahan UPTD separuhnya memang tanah kami yakni seluah 10 tumbuk, yang jelas sebelum adanya kejelasan kami tidak akan membuka jalan tersebut," ungkapnya.

Sementara yang membuat Kadul dan keluarga semakin merasa kecewa, semenjak didirikannya pagar beton Kantor UPTD Pertanian tersebut. "Apalagi sudah dipagar beton, ini jelas sangat merugikan kami, dan nampak sepenuhnya menghilangkan hak kepemilikan tanah tersebut," ujarnya.

Disisi lain, warga sekitar yang ingin melintas sangat sulit, karena jalan satu-satunya itu diblokir oleh warganya sendiri.

"Ntah ngalo bang, kami nak lewat susah," kata Sani.

Hingga saat ini, jalan menuju kantor UPTD pertanian masih diblokir dengan penutup kayu dan kawat. (Cwa)

Penulis: Wahyu Herliyanto
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved