Naik 8.51 Persen, Ini Perkiraan Besaran UMP 2020 di 34 Povinsi

Keharusan untuk menaikkan UMP ini tidak serta merta diikuti oleh kenaikan Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK).

Naik 8.51 Persen, Ini Perkiraan Besaran UMP 2020 di 34 Povinsi
Thinkstockphotos.com
Ilustrasi rupiah 

Naik 8.51 Persen, Ini Perkiraan Besaran UMP 2020 di 33 Povinsi

TRIBUNJAMBI.COM - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mewajibkan pemerintah daerah untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Keharusan untuk menaikkan UMP ini tidak serta merta diikuti oleh kenaikan Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK).

Dalam Surat Menteri Tenaga Kerja Nomor B-M/308/HI.01.00/X/2019 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto gubernur bisa menetapkan, namun tak wajib menaikkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2013 tentang upah minimum disebutkan, untuk UMP ini berlaku di seluruh kabupaten/kota di satu provinsi.

ilustrasi
ilustrasi (kontan)

Sementara itu, UMK hanya satu di wilayah kabupaten/kota.

Pengaturan tentang besaran baik UMP maupun UMK diatur menurut Ketentuan Hidup Layak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.

Di peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengupahan itu juga tertuang pengesahan UMP dilakukan gubernur berdasarkan rekomendasi dewan pengupahan.

Sementara UMK ditetapkan berdasarkan masukan bupati atau wali kota yang dirumuskan bersama dewan pengupahan kabupaten/kota.

Open BO Lewat MiChat, PSK Ini Kantongi Rp 20 Juta/bulan

Ingat Santri Peramal Prabowo Jadi Menteri? Ini Wawancara Khusus Fikri dan Kondisinya Sekarang

Besaran Kenaikan

Halaman
1234
Editor: suci
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved