BPN Muarojambi dan Dishut Provinsi Digugat Terkait Kasus Tanah di Mendalo Indah

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Muarojambi dan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi digugat oleh Junaidi warga Desa Mendalo

BPN Muarojambi dan Dishut Provinsi Digugat Terkait Kasus Tanah di Mendalo Indah
Tribunjambi/Samsul Bahri
Kantor BPN Muarojambi. 

TRIBUNJAMBI.COM, SENGETI - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Muarojambi dan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi digugat oleh Junaidi warga Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muarojambi. Hal ini dibenarkan Humas Pengadilan Negeri Muarojambi, Dicki Irvandi, Rabu (23/10).

Ia menyebutkan, perkara tersebut masuk di Pengadilan Negeri Muarojambi per tanggal 18 Juli 2019. Proses dari gugatan yang berkaitan dengan tanah atau perkara perdata tersebut sudah beberapa kali dilakukan sidang.

"Yang digugat oleh Junaidi itu Dinas BPN Muarojambi dan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Ini yang digugat terkait sengketa tanah," ujarnya.

Adapun perkara ini ditunjukan kepada BPN Kabupaten Muarojambi, dimana penggugat merasa BPN melakukan perbuatan melawan hukum. Pada tahun 1971 Pemerintah Provinsi Jambi yang diwakilkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jambi yang melakukan pinjam tanah untuk kepentingan pembangunan.

Dijelaskan Dicki, perjanjian tersebut dibuat oleh orang tua penggugat kepada tergugat dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Kemudian pada tahun 2013 penggungat membuat sertifikat di atas tanah yang dipinjam tersebut. Kemudian dikeluarkanlah SHM, namun pengugat kembali mengajukan kepada BPN untuk melakukan pengukuran ulang terhadap objek tanah tersebut.

Namun dalam gugatan yang diajukan tersebut, penggugat menyebutkan BPN tidak memberikan sertifikat sampai dengan saat ini. Dasar tersebutlah penggugat menyebutkan bahwa BPN melakukan perbuatan melawan hukum.

Adapun lahan yang digugat seluas 914 M2, dengan surat ukur Tgl. 22-08-2013, No. 190/Mendalo Indah/2013, yang terletak di Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muarojambi.

"Penggugat meminta kepada tergugat BPN untuk menyerahkan sertifikat Hak Milik atas nama Junaidi," ucapnya.

"Kemudian menggugat Dinas Kehutanan Provinsi Jambi untuk memerintahkan Tergugat II untuk mengosongkan dan menyerahkan objek perkara yang bersertifikat Hak Milik atas nama Junaidi," terang Dicki.

Bangun PPHH di Lahan Digugat

KEPALA Kejaksaan Negeri Muarojambi benarkan bahwa ada perkara perdata yang tengah ditangani oleh pihaknya. Hal ini disampaikan oleh Kajari Muarojambi, Sunanto. Gugatan yang masuk tersebut dikatakan Sunanto dengan nomor perkara 17/PDT/2019/Pn. Snt.

Gugatan tersebut terkait dengan perkara perdata persoalan tanah. Adapun dalam hal ini gugatan ditujukan pada Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kabupaten Muarojambi yang digugat oleh Junaidi Warga Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jaluko.

"Gugatan ditujukan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh BPN karena tidak menyerahkan sertifikat atau menahan sertifikat milik Junaidi hak milik tanah yang diklaim milik Junaidi," ujar Sunanto.

Selain BPN Kabupaten Muarojambi, Dinas Kehutanan Kabupaten Muarojambi juga ikut digugat oleh Junaidi. Hal ini lantaran di tanah yang digugat, berdiri sebuah bangunan Pos Pemeriksaan Hasil Hutan (PPHH) Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

"Yang menggugat itu anaknya sebagai ahli waris. Sekarang prosesnya masih dalam rangka penyerahan alat bukti dan pemanggilan saksi dari penggugat, di samping itu juga, Junaidi menggugat Dinas Kehutanan Provinsi yang menduduki lahan tanpa surat menyurat yang sah," pungkasnya.

Penulis: samsul
Editor: fifi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved