Dana NPHD Bawaslu Tanjab Timur Disepakati Rp 5,54 M

Laporan Wartawan Tribunjambi.com, Abdullah Usman 

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA SABAK - Sempat ditunda karena tidak sesuai pagu yang disiapkan, akhirnya Bawaslu Tanjab Timur terima dana NPHD Pemda sebesar Rp 5,54 M, Senin (14/10).

Setelah dilakukan rapat bersama yang dilakukan pembahasan di Kementrian pada tanggal 6-8 Oktober, di mana dari hasil tersebut ditemukan kesepakatan terkait NPHD Tanjab Timur.

Hal tersebut dikatakan Ketua Bawaslu Tanjab Timur Samsedi, setelah sempat tertunda saat ini Bawaslu sudah mendapat NPHD meski jumlah yang disetujui tidak sesuai dengan anggaran yang diajukan. 

"Dari anggaran yang kita ajukan Rp 8,9 M akhirnya yang disetujui hanya Rp 5,54 M berdasarkan dari hasil pertemuan dan duduk bersama yang telah dilakukan," ujarnya 

Dikatakannya pula, terkait dana NPHD yang akan ditandatangani Bawaslu dijadwalkan pada hari ini. Terbilang cukup mengacu dari hasil pilkada tahun sebelumnya dengan jumlah tersebut terbilang cukup.

• Pesona Penabuh Gendang Dory Haryanto, Tak Kalah Tenar dari Didi Kempot, Fakta-fakta Duda Anak 2

"Meski jumlah anggaran yang disetujui tidak sesuai dengan yang kita anggarkan, namun kita tetap optimis dalam pelaksanaan tidak terkendala," ujarnya.

Setelah disepakati besaran NPHD Bawaslu Tanjabtim tersebut, Bawaslu sangat berterima kasih kepada pihak Pemkab yang telah memberikan fasilitas dengan demikian harapannya pemilihan kepala Daerah nanti dapat berjalan lancar.

Untuk diketahui dalam pilkada ini merupakan satu kesatuan, antara KPU, BAWASLU dan DKPP. Dimana dari tiga lembaga tersebut sangat keterkaitan dan berperan dalam kelancaran pilkada mendatang. 

• Lihat Mantan Istri Boncengan dengan Pria Lain, Eks Suami Cemburu dan Ajak Duel hingga Bawa Celurit

"Pemilu akan berjalan jika penyelenggaranya lengkap, KPU, Bawaslu, dan DKPP," tuturnya.

Menurutnya sejauh ini dari beberapa Kabupaten yang belum menemukan kesepakatan terkait NPHD, beberapa diantaranya sudah menemukan kesepakatan yakni Kabupaten Tanjabtim dan Batanghari sedangkan untuk Sungai Penuh dan Tanjabbar belum.  

"Sejauh ini yang sudah melakukan penandatangan NPAD skala nasional baru 60 persen yang sudah," pungkasnya.

FOLLOW INSTAGRAM TRIBUN JAMBI:

.

(usn)