KONFLIK Lahan Perhutani dan Masyarakat, Presiden Jokowi: Jangan Sampai Lebih Kolonial Dari Kolonial

Presiden Joko Widodo menegur Direktur Utama Perum Perhutani Denaldy M Mauna karena perusahaan plat merah itu kerap mengalami konflik lahan dengan masy

KONFLIK Lahan Perhutani dan Masyarakat, Presiden Jokowi: Jangan Sampai Lebih Kolonial Dari Kolonial
(KOMPAS.com/Ihsanuddin)
Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/9/2019). 

TRIBUNJAMBI.COM- Presiden Joko Widodo menegur Direktur Utama Perum Perhutani Denaldy M Mauna karena perusahaan plat merah itu kerap mengalami konflik lahan dengan masyarakat di berbagai daerah.

Teguran itu disampaikan Jokowi saat bertemu dengan masyarakat petani dari Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial di Istana Negara, Jakarta, Kamis (10/9/2019).

"Pak Dirut, tidak, ini sudah zamannya kaya gini, jangan sampai lagunya masih lagu lama. Dirutnya mungkin tidak, tapi dibawahnya diselesaikan. Jangan sampai Perhutani masa lebih kolonial dari kolonial," kata Jokowi kepada Denaldy yang turut hadir di acara itu.

Baca: VIDEO: Fasha Buka MTQ ke 50 Tingkat Kota Jambi, Momentum Perkuat Ukhuwah & Cetak Generasi Qurani

Baca: Arteria Dahlan Sebut Emil Salim Prof Sesat, Dikecam Netizen Malah Tetap Merasa Benar, Alasannya

Baca: Sidang Suap RAPBD 2018, Cornelis Buston: Saya Uang Tidak Pernah, Tapi Kalau Proyek Iya

Jokowi mengatakan, data terakhir yang ia terima, masih ada 528 konflik agraria antara masyarakat dengan Perhutani maupun PT Perkebunan (PTP).

Setiap kali blusukan ke daerah, Jokowi juga mengaku kerap mendapat keluhan dari masyarakat terkait konflik lahan.

"Saya merasakan kok. Saya merasakan itu. Kan sudah bicara (dengan) bapak ibu sekalian waktu ke bawah. Saya merasakan itu. Suara itu saya dengar, jangan dipikir enggak tahu, enggak dengar, saya dengar. Saya mau bicara dengan Pak Dirut plus jajarannya. Karena di bawah yang saya lihat berbeda dengan yang kita bicarakan," kata Jokowi.

Jokowi memaparkan, sampai 1 Oktober 2019, ini penyerahan perhutanan sosial ke masyarakat di Pulau Jawa sudah mencapai 25 ribu hektar.

Lahan yang diberikan itu dapat dimanfaatkan petani untuk bercocok tanam.

Targetnya, pemerintah bisa menyerahkan 12,7 juta hektar lahan perhutanan sosial ke masyarakat.

Namun menurut Jokowi, banyak oknum Perhutani yang sudah berada di zona nyaman tak terima dengan kebijakan pemerintah ini.

Halaman
12
Editor: rida
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved