Berita Nasional
Tekanan Jokowi Bertubi-tubi Antara Narasi Pemakzulan dan Terbitkan Perppu KPK, Syamsuddin: Konyol!
Desakan publik kepada Jokowi untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk membatalkan UU Nomor 30 Tahun 2002
"Perppu memang solusi yang sangat efektif supaya kekeliruan-kekeliruan yang terjadi di dalam kebijakan revisi UU KPK itu bisa diperbaiki dengan cepat," kata Oce, saat dihubungi Kompas.com, 3 Oktober 2019.
Menurut dia, uji materi tidak terlalu tepat karena lebih pada aspek konstitusional.
Padahal, persoalan KPK soal amanat reformasi mengenai pemberantasan korupsi, bukan hanya sekadar persoalan konstitusional.
Dengan revisi UU KPK saat ini, agenda itu bisa terhambat.
"Jadi ini lebih pada agenda reformasi sebenarnya, bahwa pemberantasan korupsi itu harus dilakukan secara luar biasa, kemudian menggunakan cara-cara yang luar biasa, kan begitu amanat TAP MPR," kata Oce.
Menurut Oce, judicial review akan membutuhkan waktu lama.
Oleh karena itu, ia berpendapat, penerbitan perppu lebih efektif dibandingkan judicial review untuk mengakhiri kontroversi soal UU KPK versi revisi.
(Kompas.com/Christoforus Ristianto, Dylan Aprialdo Rachman, Ahmad Naufal Dzulfaroh)