Perppu KPK

Koalisi Jokowi: "Perppu, Apa Perlu?" Nilai Saat Ini Negara Tak Genting

Koalisi partai politik pendukung pemerintah, Koalisi Indonesia Kerja (KIK), tetap menolak jika Presiden Jokowi menerbitkan Perppu KPK

Koalisi Jokowi:
(TRIBUNNEWS/HERUDIN)
Ribuan mahassiswa dari berbagai kampus dan organisasi memenuhi jalan di sekitar gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (24/9/2019). Demonstrasi tersebut lanjutan dari aksi sebelumnya yang menolak revisi UU KPK, RKUHP, RUU Pertanahan, dan Minerba. 

Sementara itu, Partai Gerindra mengambil sikap mendukung jika Presiden Jokowi menerbitkan Perppu KPK guna membatalkan UU KPK hasil revisi. Ia mengingatkan penerbitan perppu merupakan hak dan kewenangan presiden.

Ketua DPP Partai Gerindra Bidang Hukum, Habiburokhman menilai, tidak ada pelanggaran hukum apalagi risiko dimakzulkan apabila Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu terkait UU KPK hasil revisi.

"Soal perppu ini saya enggak habis pikir, kok bisa dampaknya dimakzulkan? Itu kan kewenangan presiden yang ada di konstitusi, bagaimana mungkin orang menggunakan hak konstitusionalnya kemudian dimakzulkan," ujar Habiburokhman.

Menurut dia, perppu merupakan hak subyektif Presiden Jokowi yang diatur dalam perundang-undangan. Untuk itu, tidak ada alasan untuk memakzulkan presiden karena menerbitkan perppu KPK.

"Tidak ada cara memakzulkan presiden seperti itu karena hak konstitusinya diatur dalam undang-undang. Ketika presiden mengeluarkan perppu ya kita hormati," ujarnya.

Ia menambahkan, masih ada upaya hukum lain, yaitu dengan mengajukan Judicial Review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika Presiden Jokowi tidak menerbitkan Perppu KPK.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengatakan Presiden Jokowi harus percaya diri mengeluarkan Perppu KPK dengan mendapat dukungan mayoritas rakyat Indonesia.

Sebab, mayoritas rakyat menolak UU KPK hasil revisi yang dinilai justru melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Saya mau bilang, kita bilang Jokowi harus percaya (keluarkan Perppu KPK). Dia dukung oleh ratusan ribuan orang puluhan guru besar dan juga ribuan dosen yang nolak (revisi UU KPK)," ujar Asfinawati.

Ia mengingatkan, Jokowi selaku presiden agar tidak tersandera kepentingan elit parpol pendukungnya kendati ada kesepakatan di antara mereka.

"Jadi ini betul-betul diuji kenegarawan presiden, apakah dengarkan rakyat atau parpol. Presiden harus ingat presiden dipilih rakyat, dia bukan mandatoris MPR," ujarnya.

Penangguhan

Direktur Pusat Pengkajian Pancasila Universitas Jember Bayu Dwi Anggono mengusulkan Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu penangguhan pemberlakuan UU KPK hasil revisi sebagai jalan tengah tarik-ulur kepentingan parpol dan desakan publik.

Penangguhan bisa berlaku selama satu tahun.

"Yang belum muncul dan sempat diwacanakan adalah perppu penangguhan, perppu penangguhan berlakunya Revisi UU KPK," ujarnya.

Menurutnya, Jokowi membahas kembali revisi UU KPK bersama DPR dan seluruh elemen masyarakat dalam waktu satu tahun itu.

"(Dilakukan revisi kembali UU KPK) melalui proses legislasi biasa, jangan seperti kemarin terburu-buru, tertutup, tidak partisipatif," tandasnya.

Mobil plat merah menjadi pusat amukan massa ketika melewati seberang Gedung DPR-MPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2019). Massa melakukan aksi terkait RKUHP dan RUU KPK serta beberapa isu yang sedang kontroversi di masyarakat. TRIBUNNEWS.COM/IQBAL FIRDAUS
Mobil plat merah menjadi pusat amukan massa ketika melewati seberang Gedung DPR-MPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2019). Massa melakukan aksi terkait RKUHP dan RUU KPK serta beberapa isu yang sedang kontroversi di masyarakat. TRIBUNNEWS.COM/IQBAL FIRDAUS (TRIBUN/IQBAL FIRDAUS)

Lebih lanjut, Bayu menganggap perppu penangguhan merupakan hal yang lazim dalam sebuah negara. Langkah ini pernah dilakukan semasa kepemimpinan Presiden Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono.

"Zaman Soeharto era orde baru pernah ada perppu penangguhan tentang pajak pertambahan nilai tahun 1984. Era SBY ada dua perppu."

"Pertama, Perppu 2005 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, ditangguhkan satu tahun karena dianggap waktu itu belum siap sarana dan prasaran untuk penyelesaian hubungan industrial. Kedua, adalah perppu tentang penangguhan peradilan perikanan," jelasnya.

Bak gayung bersambut, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didi Irawadi setuju dengan usulan itu. Ia menilai opsi perppu penangguhan UU KPK hasil revisi dapat menguntungkan semua pihak, baikpemerintah, DPR maupun masyarakat.

"Ini kan tidak merugikan KPK, DPR maupun presiden," ujarnya.

Menurut Didi, dalam rentang setahun waktu penangguhan, DPR dan pemerintah kembali melakukan perbaikan terhadap pasal-pasal yang menjadi sorotan publik, seperti Dewan Pengawas.

"Dalam pasal ini dewan pengawas diangkat dari unsur presiden dari unsur pemerintah ini jelas akan bisa bias dan bisa kebabalasan timbul abuse of power. Oleh karena itu, ini salah stau pasal yang harus segera diperbaiki," imbuhnya. (tribun network/uma/dtc/coz)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Koalisi Jokowi Tetap Menolak Perppu KPK

Editor: nani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved