Perppu KPK

Koalisi Jokowi: "Perppu, Apa Perlu?" Nilai Saat Ini Negara Tak Genting

Koalisi partai politik pendukung pemerintah, Koalisi Indonesia Kerja (KIK), tetap menolak jika Presiden Jokowi menerbitkan Perppu KPK

Koalisi Jokowi:
(TRIBUNNEWS/HERUDIN)
Ribuan mahassiswa dari berbagai kampus dan organisasi memenuhi jalan di sekitar gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (24/9/2019). Demonstrasi tersebut lanjutan dari aksi sebelumnya yang menolak revisi UU KPK, RKUHP, RUU Pertanahan, dan Minerba. 

"Kegentingan yang bagaimana bisa kita jadikan ukuran dikeluarkannya perppu oleh sebagian masyarakat," lanjutnya.

Ia menambahkan, latar belakangan dilakukannya revisi terhadap UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) hingga akhirnya disahkan DPR karena adanya dinamika yang terjadi selama 17 tahun terakhir.

"Kita juga tidak bisa mengatakan UU KPK tidak boleh diubah. Lucu juga kalau kita puja-puja," kata dia.

Anggota Dewan Pakar Partai NasDem Teuku Taufiqulhadi mengingatkan disahkannya UU KPK hasil revisi merupakan kesepakatan bersama antara DPR dan pemerintah.

Oleh karena itu, dalam hal ini pemerintah tidak bisa serta-merta membatalkan undang-undang tersebut dengan penerbitan perppu. Dan Presiden Jokowi akan mempermalukan DPR jika mengambil langkah itu.

"Karena itu, saya menganggap pemerintah tidak akan melakukan tindakan yang akan menampar muka legislatif. Saya rasa tidak akan Pak Jokowi mengambil langkah yang mempermalukan DPR," ujarnya.

Ia berharap pemerintah melakukan komunikasi dengan DPR terhadap langkah apa pun yang bakal diambil terkait polemik UU KPK ini.

Diberitakan, disahkannya UU KPK hasil revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK oleh DPR RI pada 17 September 2019, mendapatkan penolakan banyak pihak hingga muncul gelombang unjuk rasa dari mahasiswa dan sejumlah elemen ke Gedung DPR RI dan beberpapa daerah.

Unjuk rasa dilakukan karena UU produk DPR bersama pemerintah itu dinilai disusun secara terburu-buru tanpa melibatkan masyarakat dan unsur pimpinan KPK.

Selain itu, sejumlah pasal dalam UU KPK hasil revisi dinilai dapat melemahkan kerja lembaga antirasuah.

Halaman
1234
Editor: nani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved