Politisi Gerindra : Bukan Berarti Masuk Koalisi

JAKARTA, TRIBUN - Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, partainya mengalah dalam perebutan kursi Ketua MPR RI periode 2019-2024 bukan karena hendak masuk ke dalam koalisi partai politik pendukung pemerintah.

"Keputusan itu (mengalah dalam perebutan kursi Ketua MPR) bukan berarti kita masuk koalisi. Kan belum diputuskan juga sikap partai, apakah gabung koalisi atau oposisi," ujar Habiburokhman saat ditemui dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (5/10).

Apalagi, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga belum memberi arahan mengenai apakah Gerindra akan tetap berada di oposisi atau bergabung ke pendukung pemerintah.

Habiburokhman menambahkan, dalam konteks perebutan kursi Ketua MPR, Gerindra ingin menunjukkan tak ada sikap pragmatisme politik atau kepentingan semata demi mendapatkan kekuasaan atau jabatan tertentu.

"Prabowo hanya ingin menunjukkan bahwa kita tidak ada pragmatis-pragmatis, tidak mengedepankan kepentingan elite, perseorangan dan partai," ujar dia.

Ia sendiri sedikit menyayangkan mengapa posisi pucuk pimpinan di parlemen, seluruhnya diisi oleh tokoh yang mendukung pemerintah. Menurut dia, check and balances diperlukan di parlemen sehingga kekuasaan dapat diawasi secara baik.

"Check and balances diperlukan dan harus berjalan di parlemen. Kan ada tiga fungsi DPR dan MPR, salah satunya mengawasi jalannya pemerintahan. Jadi itu mesti dilaksanakan semua anggota parlemen sebagai tugas pokok dan fungsinya," tuturnya kemudian.

Diberitakan sebelumnya, Gerindra sempat mendorong kadernya Ahmad Muzani untuk menjabat Ketua MPR RI.  Sementara delapan fraksi di DPR dan unsur DPD sepakat mendukung calon dari Partai Golkar, Bambang Soesatyo.

Namun demikian, pada Rapat Paripurna penetapan dan pelantikan Ketua MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2019) malam, Gerindra akhirnya mendukung Bambang Soesatyo untuk menduduki kursi tersebut. Ketua Fraksi Partai Gerindra di parlemen, Ahmad Riza Patria mengungkapkan, manuver itu didasarkan atas konsultasi dengan Ketua Umum partainya Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. (kcm)