Bawaslu Ingin Umur Petugas Penyelenggara Pemilu Lebih Muda

Bawaslu Kota Jambi melakukan kegiatan evaluasi pengawasan Pemilu tahun 2019 bersama mitra kerja, dalam rangka menyongsong

Bawaslu Ingin Umur Petugas Penyelenggara Pemilu Lebih Muda
Tribunjambi/Dunan
Bawaslu Kota Jambi melakukan evaluasi pengawasan Pemilu tahun 2019 bersama mitra kerja dalam rangka menyongsong Pemilukada 2020. 

JAMBI, TRIBUN - Bawaslu Kota Jambi melakukan kegiatan evaluasi pengawasan Pemilu tahun 2019 bersama mitra kerja, dalam rangka menyongsong pemilihan umum kepala daerah tahun 2020 mendatang.

Dalam dalam pertemuan tersebut diisi oleh para komisioner Bawaslu Kota Jambi. Agendanya adalah mengevaluasi setiap divisi yang ada di Bawaslu. 

Ada beberapa hal yang menarik menjadi sorotan peserta diskusi, di antaranya adalah soal SDM penyelenggara pengawasan, kemudian tentang regulasi dan yang ketiga tentang nomenklatur Bawaslu atau Panwaslu. 

Hasbullah, Koordinator Divisi SDM dan Organisasi mengatakan bahwa SDM penyelenggara menjadi modal utama sukses tidaknya pelaksanaan pemilu yang mereka awasi. 

“SDM yang profesional yang dimiliki Bawaslu akan memudahkan kerja profesional mereka, memudahkan memahami dan menguasai aturan pengawasan, memudahkan koordinasi dan menjamin untuk melakukan penindakan,” katanya.

Tidak itu saja, Hasbullah juga mengungkapkan kendala mereka merekrut SDM Pengawasan di tingkat PTPS. Dimana disyaratkan minimal berusia 25 tahun. Sedangkan keinginan komisioner bisa lebih muda lagi antara 20-23 tahun. 

"Usia 25 tahun itu sudah masuk usia kerja produktif. Banyak yang tidak bersedia menjadi pengawas PTPS. Ini menjadi kendala kami dan akan kami pinta usia minimal diturunkan lagi,"ujar Hasbullah. 

Lalu, Ari Juniarman, Ketua Bawaslu Kota Jambi juga mengungkapkan bahwa banyak keluhan soal regulasi yang digunakan. Terutama menyaol tentang Zonasi pemasangan APK atau APS. Lalu, polemik soal APK atau APS. 

"Soal regulasi ini juga kedepan akan kita pinta lebih dimantapkan lagi oleh KPU. Sehingga kedepan tidak menimbulkan polemik,"kata Ari Juniarman. 

Demikian pula dengan nomenklatur untuk melakukan pengawasan pada Pemilukada serentak 2020 mendatang. Dikatakan Ari bahwa mereka sudah mendapat informasi bahwa sudah ada upaya revisi terbatas terhadap UU Pilkada. Atau nanti akan diterbitkan produk hukum baru yang akan digunakan untuk legalitas pengawasan Pemilukada serentak 2020. 

"Ada beberapa upaya yang sudah dilakukan Bawaslu RI. Salah satunya adalah pengajuan revisi terbatas UU Pilkada,"terang Ari Juniarman. 

Pada kesempatan itu juga, Ari mengucapkan terimakasih kepada mitra kerja dari Pemerintah Kota Jambi. Sehingga tugas pengawasan, dan penertiban atau penindakan bisa berjalan dengan baik. Berkat kerjasama dengan Kesbangpol, Satpol PP dan Dispenda Kota Jambi. (Hendri Dunan Naris)

Editor: awang
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved