Bawaslu Pertimbangkan Penundaan Pilwako Sungai Penuh

Bawaslu Kota Sungai Penuh belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan pemerintah kota (Pemkot) Sungai Penuh.

Bawaslu Pertimbangkan Penundaan Pilwako Sungai Penuh
Tribun Jogja/ Suluh Pamungkas
Ilustrasi Pemilu 

SUNGAIPENUH, TRIBUN - Bawaslu Kota Sungai Penuh belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan pemerintah kota (Pemkot) Sungai Penuh. Jika mengacu ke jadwal, penandatanganan NPHD harusnya sudah dilakukan 1 Oktober 2019 kemarin.

Ketua Banwaslu Kota Sungai Penuh, Jumiral Lestari dikonfirmasi terkait hal ini membenarkannya. Ia mengatakan, belum ditandatangani NPHD karena dana yang dipatok untuk Banwaslu Sungai Penuh hanya sebesar Rp 2,2 miliar.

"Anggaran Rp 2,2 M yang diberikan itu tidak cukup," kata Jumiral, Selasa (2/10).

Kata dia sebelumnya Bawaslu Sungai Penuh mengajukan anggaran sebesar Rp 7 miliar. Setelah melalui proses, turun di angka Rp 5 miliar. Namun oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dipatok hanya sebesar Rp 2 miliar.

“Kita tidak tahu apa dasar Pemkot Sungai Penuh menentukan anggaran sebesar Rp 2,2 miliar tersebut," sesalnya.

Informasi yang didapatkan ujarnya, Pemkot mengacu pada Pilwako sebelumnya. Jika mengacu pada hal itu sebutnya, sungguh hal yang tidak logis.

"Seharusnya Pemkot sudah siap jauh hari. Apa lagi sekarang pengawas sudah sampai di TPS. Dan kami tidak asal buat anggaran yang diajukan. Apa lagi memang sudah ada standar dari Banwaslu RI," jelasnya.

Hal lain lanjutnya, untuk Kota Sungai Penuh, indeks kerawanan tinggi. Seperti pada pileg lalu terjadi pembakaran dan penganiayaan anggota Panwascam.

"Ini menjadi perhatian kita, jangan sampai melemahkan proses pengawasan," ungkapnya.

Selain itu, Jumiral juga menyayangkan pernyataan salah seorang pejabat Pemkot Sungai Penuh. Di mana menyatakan, bahwa tanpa pengawasan Pilkada pun bisa berjalan.

"Pernyataan ini sesuatu yang tidak etis. Merupakan pelecehan. Bawaslu dibentuk dengan undang-undang,” tegasnya.

Mengenai anggaran yang minim diberikan, pihaknya masih menunggu hasil dari pembahasan. Sebab anggaran yang diberikan tersebut masih belum final.

"Kita masih menunggu. Jadwal penandatanganan memang 1 Oktober, tapi jika ada yang belum sampai 1 Oktober, pemerintah daerah akan dipanggil oleh Mendagri," terangnya.

Tambah Jumiral, jika anggaran itu tetap Rp 2 miliar maka pihaknya mempertimbangkan untuk merekomendasikan untuk penundaan Pilwako. “Ya, bisa saja kita rekomendasikan penundaan,” tandasnya. (pit)

Editor: awang
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved